Pleno KPU akan Mencekam?

KUNINGAN – Suasana sidang pleno KPU yang digelar di KIC (Kuningan Islamic Center) hari ini (20/9) diprediksi banyak pihak bakal mencekam. Pasalnya, massa pendukung dari kedua kubu paslon diperkirakan bakal berkerumun di lokasi sidang meski sudah dilarang. Terutama di sepanjang jalan baru Cijoho-Cirendang yang biasanya cukup sepi kendaraan. Prediksi beberapa kalangan tersebut ditepis oleh Ketua KPU Kuningan, Endun Abdul Haq MPd. Kala dikonfirmasi dirinya menegaskan, undangan pleno dibatasi. Hal itu dapat meminimalisasi kerumunan massa. Bahkan gerbang KIC bakal mendapat penjagaan ekstra ketat dari aparat keamanan. “Insya Allah situasi akan aman terkendali. Kami sudah memusyawarahkan bagaimana mengantisipasinya. Kami juga berharap kepada masing-masing paslon untuk tidak melakukan pengerahan massa,” kata Endun saat ditemui Radar di ruang kerjanya, kemarin (19/9). Masih berkaitan dengan sidang pleno, dia mengakui tidak mengundang keempat paslon. Hanya saja jika mau datang, dirinya membolehkan paslon untuk menyaksikan sidang pleno KPU. Menanggapi dugaan rusaknya segel kotak suara, Endun mengatakan, itu berkaitan dengan teknis. Yang terpenting isi dari kotak suara tersebut terkontrol. Dengan adanya formulir C1, terdapat kontrol dari isi kotak suara. “Kalau masalah segel kotak suara rusak mah teknis. Aparat kan menjaganya dengan ketat. Kecuali ketahuan ada orang yang sedang membuka kotak suara, itu baru. Saya kira kekhawatiran tersebut nanti bisa diatasi,” ungkapnya. Soal dugaan kecurangan, Endun menandaskan, terdapat mekanisme di mana salah satunya ditangani panwaslu. Pada sidang pleno Jumat, keberatan yang disampaikan saksi hanya berkaitan dengan rekapitulasi suara. Tentang dugaan money politics dan lainnya, imbuh dia, ada mekanisme tersendiri. Sementara itu, penempatan lokasi sidang pleno KPU di KIC mendapat tanggapan dari seorang akademisi Uniku, Edi Nugraha SH MPd. Dia mengatakan, sebaiknya pembacaan keputusan KPU jangan berlokasi di sana. Sebab, sesuai dengan peruntukkannya, KIC merupakan fasilitas pengembangan dan kajian Islam. “KIC kan untuk pengembangan dan kajian Islam, untuk kemajuan Islam dan itu bukan hotel yang bisa disewa dan bukan untuk dipakai kegiatan politik atau untuk kepentingan politik,” kata mantan aktivis HMI tersebut. Ia menyarankan agar lokasi pleno dilaksanakan di kantor KPU atau menyewa hotel. Bisa pula dengan mengambil tempat di gedung Sanggariang. Itu dimaksudkan untuk menjaga netralitas bahwa KPU benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. “Selain itu, untuk menjaga kecurigaan dari para calon. Kemudian yang penting untuk menjaga gesekan antar pendukung,” ucapnya. (ded)