Merger Pelindo telah terlaksana. Bahkan telah melalui proses penanandatanganan Akta Penggabungan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Layanan Jasa Pelabuhan.
==================
MERGER itu antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia IV, melebur ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia II yang menjadi surviving entity.
Penandatanganan Akta Penggabungan dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo I Prasetyo, Direktur Utama Pelindo II, Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo III, Boy Robyanto, dan Direktur Pelindo IV, Prasetyadi. Penandatanganan disaksikan secara daring oleh Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Seremoni penandatanganan Akta berlangsung secara hybrid Jumat siang lalu (1/10).
Dengan menjadikan Pelindo II sebagai induk usaha, secara otomatis Pelindo lainnya akan dilebur menjadi anak usaha berdasarkan masing-masing bisnis. Setelah menjadi holding, Pelindo II akan berganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Entitas baru ini akan menjalankan empat bisnis utama melalui entitas yang berbeda, yang merupakan penggabungan dari bisnis Pelindo sebelumnya.
Empat bisnis tersebut antara lain adalah bisnis peti kemas dengan nama PT Pelindo Multi Terminal dan berkantor di Medan dan bisnis non-petikemas di bawah PT Terminal Petikemas Indonesia, berkantor di Surabaya. Lalu bisnis logistic & hinterland development yang akan berkantor di Jakarta dengan nama PT Pelindo Solusi Logistik.
Terakhir adalah bisnis marine, equipment & port services yang akan berkantor pusat di Makassar. “Penggabungan akan dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah. Salah satunya, terbuka peluang perusahaan untuk go global. Integrasi ini menempatkan Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar ke-8 di dunia,\" kata Meneg BUMN Erick Thohir.
Terkait langkah ini, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi mengapresiasi keberhasilan Menteri BUMN Erick Thohir melakukan merger PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).
Tapi Setijadi memberikan empat catatan yang menjadi tantangan setelah merger BUMN Pelabuhan itu terjadi. Pertama, peningkatan dan standarisasi pelayanan di semua pelabuhan Pelindo yang didukung standarisasi proses, SDM, dan teknologi (fasilitas) dengan sistem informasi yang terintegrasi, baik antar pelabuhan maupun antara pelabuhan dan pengguna.
Kedua, penataan hub dan spoke kepelabuhanan Indonesia dengan tantangan utama mengurangi pelabuhan pintu ekspor-impor. Pembatasan menjadi hanya 2-5 international hub port akan meningkatkan volume barang secara signifikan di beberapa pelabuhan hub itu yang berpotensi menarik direct call untuk mother vessel.
“Ini bisa menjadi strategi penting meningkatkan daya saing pelabuhan Indonesia secara global, termasuk mengalihkan pengiriman yang selama ini melalui Singapura,\" ujar Setijadi dalam keterangannya, Minggu (3/10).
Upaya itu, kata Setijadi, harus dibarengi dengan penataan jaringan pelabuhan pengumpan (spoke)-nya bukan hal mudah, namun perlu menjadi prioritas dalam jangka panjang. Ketiga, pengembangan sistem transportasi multimoda. Pelindo dapat berperan mendorong integrasi pengiriman barang secara end-to-end dengan melibatkan perusahaan pelayaran dan operator transportasi jalan dan rel untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
“Analisis Pelni dan INSA menunjukkan biaya kepelabuhanan sekitar 31 persen dan biaya transportasi laut sekitar 19 persen, sementara biaya transportasi hinterland mencapai sekitar 50 persen,\" ungkap Setijadi. Keempat, kontribusi terhadap pengurangan kesenjangan perekonomian antar wilayah. Pada tahun 2020, misalnya, distribusi Produk Domestik Bruto masih didominasi wilayah Jawa (58,75 persen) dan Sumatera (21,36 persen).
Pelindo diharapkan akan berperan melalui pelabuhan-pelabuhannya di empat wilayah yang berkontribusi terhadap PDB masih rendah, yaitu Kalimantan (7,94 persen), Sulawesi (6,66 persen), Bali-Nusa Tenggara (2,94 persen), dan Papua (2,35 persen).
Menurut UU No 19/2003 tentang BUMN, selain mengejar keuntungan, salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN lainnya adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya. (git/fin)