JAKARTA - Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino mendesak pemerintah, DPR, DPD, partai politik, dan pihak lain yang memiliki kekuatan demokratik lain harus segera berbuat sesuatu untuk menyelamatkan pelaksanaan pemilu 2014. Semua elemen tersebut, kata Girindra tidak boleh membiarkan terjadinya kekacauan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kekacuan itu jelas merupakan bentuk pelecehan hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pesta demokrasi. \"Pemerintah, DPR dan KPU seharusnya menyatakan telah terjadi situasi darurat pemilu, apabila dalam kurun waktu paling lambat satu bulan ke depan, tidak ada perbaikan signifikan menjelang penetapan DPT secara nasional,\" ujarnya di Jakarta, Senin (23/9). Sebagai langkah awal, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kata Girindra, perlu terlebih dahulu membuktikan secara tehnis bahwa benar sekitar 115 juta data pemilih sudah sinkron setelah KPU menyandingkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dengan 190 juta lebih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU. \"KPU juga perlu membuktikan pernyataannya bahwa sudah 139 juta penduduk masuk ke Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), serta 165 Kabupaten/Kota sudah bersih dan dimasukkan ke Sidalih KPU. Pernyataan ini saya kira juga perlu diuji akurasinya di hadapan partai politik peserta pemilu, Komisi II DPR dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),\" ujarnya. Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) Kemendagri, Irman, kata Girindra, juga dinilai perlu secara detail menjelaskan pernyataannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu. Dalam RDP Irman menyatakan, bahwa dari 136.020.095 daftar penduduk yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya dinyatakan sudah tunggal dan 100 persen akurat, terdapat 98.400.728 penduduk yang tidak ada dalam DPSHP. Girindra yakin jika langkah-langkah tersebut dilakukan dan semua pihak mau peduli, maka pelaksanaan pemilu 2014 yang akan datang dapat berlangsung jujur dan adil.(gir/jpnn)
DPT Kacau, Situasi Darurat Pemilu Mengintai
Senin 23-09-2013,15:37 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Kamis 05-09-2024,18:00 WIB
Festival Astra 2024 Sukses Beri Inspirasi Berkelanjutan
Kamis 05-09-2024,11:00 WIB
Jambret Asal Balongan Diringkus Polsek Lelea Indramayu, Pelaku Asal Juntinyuat Masih Buron
Kamis 05-09-2024,12:30 WIB
Turnamen Sepak Bola Api di Kuningan Seru dan Menantang, Digelar Oleh GP Ansor
Kamis 05-09-2024,13:30 WIB
Kasus Korupsi Pasar Cigasong Majalengka, Berkas Perkasa Sudah Dilimpahkan ke PN Bandung
Kamis 05-09-2024,13:12 WIB
Sudirman Terpidana Kasus Vina Dikembalikan ke Cirebon, Jadwal Sidang Sudah Ditentukan
Terkini
Jumat 06-09-2024,10:00 WIB
Dukung Eti-Suhendrik, SBH Bawa Gerbong Relawan, 234 SC dan Armye Clan Titip Dunia Pendidikan
Jumat 06-09-2024,09:26 WIB
PDIP Kabupaten Cirebon Pecah? Efek Foto Jimus Bareng Ayu-Soliching, 10 Kader Bakal Diperiksa
Jumat 06-09-2024,08:00 WIB
Reike Diah Pitaloka Curhat ke Paus Fransiskus Soal Kasus Timah yang Rugikan Negara Rp 300 Triliun
Jumat 06-09-2024,07:00 WIB
Roberto Mancini Sebut Dua Faktor yang Buat Timnya Gagal Kalahkan Indonesia
Jumat 06-09-2024,06:00 WIB