JAKARTA- Polri menggelar lomba Bhayangkara Mural Festival 2021. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan masyarakat boleh mengkritik Polri melalui karya muralnya. Hal ini dinilai polisi tidak antikritik dari masyarakat.
“Kapolri membuka ruang bagi siapa saja yang ingin mengkritik untuk kemajuan instansi kepolisian,\" ujar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, Rabu (20/10).
Dia melihat langkah yang dilakukan Kapolri sudah tepat. Yakni memperbaiki citra Polri sebagai imbas dari berbagai kekeliruan yang terjadi di tubuh kepolisian. Apalagi, belakangan Korps Bhayangkara menjadi perhatian publik di Tanah Air akibat ulah beberapa oknum kepolisian dalam menangani sejumlah kasus maupun sikap represif di lapangan.
Beberapa kejadian belakangan yang turut mencoreng institusi kepolisian diduga akibat kurangnya koordinasi sesama sumber daya manusia di institusi tersebut. “Jadi kurang koordinasi dan saling berkompetisi tetapi kurang sehat,\" paparnya.
Masalah-masalah tersebut muncul karena kurangnya komunikasi publik yang baik. Sehingga ada informasi yang tidak sampai ke tingkat bawah. “Kelihatannya komunikasi dan koordinasi belum jalan begitu baik. Masih ada kendala,\" urainya.
Dia menyarankan agar Polri melakukan reformasi di sejumlah titik yang dinilai menjadi kendala dalam melayani masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan melakukan mutasi. “Saran saya perbaiki tata kelolanya dan pelayanan publik ditingkatkan,\" bebernya.
Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum kepada setiap personel yang melanggar aturan harus betul-betul diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, sikap tegas Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terhadap anggota ketika melanggar aturan dinilai cukup baik. Hal ini membutkikan kesungguhan Polri untuk makin profesional dan berkeadilan.
“Kebijakan Kapolri yang menginstruksikan seluruh jajarannya dan kepala satuan wilayah (kasatwil) memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota Polri sungguh sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa Kapolri sungguh-sungguh ingin membawa Polri sebagai polisi yang profesional,\" kata Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding di Jakarta, Rabu (20/10).
Kapolri, lanjutnya, menginginkan Polri menjadi institusi yang responsif atas berbagai masukan bersifat konstruktif untuk membangun kepolisian.
Hal itu, agar Polri mendapat kepercayaan publik dan dukungan masyarakat. Sikap keterbukaan Polri tersebut patut diberikan apresiasi dan penghargaan. Dia Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta Pengamanan Internal (Paminal) Polri akan mengawasi setiap kebijakan Kapolri agar berjalan hingga tingkat bawah.
“Struktur internal Propam dan Paminal Polri akan melakukan pengawasan atas setiap kebijakan Kapolri agar benar-benar dilaksanakan anggota Polri,\" terang Sarifuddin Suding.
Seperti diketahui, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajarannya dan kepala satuan wilayah (kasatwil) untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugas.
“Perlu tindakan tegas, jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada kasatwil yang ragu. Apabila ragu, saya ambil alih,\" kata Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Selasa (19/10).
Menurutnya, perbuatan oknum anggota kepolisian yang menyalahi aturan telah merusak muruah institusi Polri. Selain itu, telah mencederai kerja keras dan komitmen personel Korps Bhayangkara yang telah bekerja maksimal untuk masyarakat. (rh/fin)