JAKARTA- Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali menegaskan kader partai harus taat terhadap aturan-aturan sesuai dengan AD/ART. Kader yang tidak taat aturan dan tidak loyal dipersilakan untuk segera angkat kaki.
“Partai itu organisasi politik. Menjadi anggota partai harus harus dan harus taat kepada aturan partai. Apa itu? Anggaran dasar dan rumah tangga,” tegas Megawati saat Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Taman UMKM Bung Karno seara virtual, Kamis (28/10).
Dia heran ketika ada kader ataupun petugas partai masih mempertanyakan aturan yang tercantum pada AD/ART. Menurutnya, kader hanya perlu membaca aturan dalam AD/ART tersebut. “Padahal kan sebetulnya sudah ada anggaran dasar rumah tangga. Di situ sudah tegas mengatakan harus apa, bagaimana dan sebagainya, baca,” paparnya.
Aturan yang tercantum dalam AD/ART merupakan tanggung jawabnya. Karena itu, Megawati menyatakan agar kader yang tidak mau menjalankan aturan dan tugas partai lebih baik mengundurkan diri.
“Aturan partai siapa yang tanggungjawab? Saya sebagai Ketum. Jadi kalau Anda tidak loyal atau tidak mau jalankan tugas partai, jangan jadi orang partai. Saya sering katakan, kalau nggak suka silakan mengundurkan diri. Daripada saya capek pecat, lebih baik mengundurkan diri saja. Sudah selesai. Itu hak kalian,” terangnya.
Dia menyarankan mundur agar tidak capek menanggapi gugatan-gugatan yang kerap diajukan kepadanya. Megawati mengingatkan aturan yang ada di AD/ART partai dibuat oleh semua pihak.
“Sekarang kan kalau sudah dipecat lalu gugat. Sudah tahu ada aturannya, kenapa sih nggak dijalankan? AD/ART itu bukan saya yang bikin. Itu kongres partai yang dihadiri kalian semua. Itu keputusan mutlak kalian semua yang diserahkan kepada saya Ketum terpilih. Jadi jangan terbalik-balik,” tandasnya.
Sebelumnya, salah satu isu yang termasuk hangat di internal PDIP adalah soal deklarasi capres atau cawapres yang dianggap tak melalui mekanisme partai. DPP PDIP pun akhirnya memberikan pernyataan bahwa capres atau cawapres harus melalui keputusan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Karena itu, siapa pun yang melanggar akan dikenai sanksi. Bahkan tak hanya untuk pendukung Ganjar Pranowo. Pendukung Puan Maharani juga diperlakukan sama.
“Sanksi ini berlaku untuk seluruh kader. Jadi mereka ditugaskan partai memimpin struktur. Maka mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali. Semua kader-kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu,\" tegas Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun, Jumat lalu (15/10).
Dia menegaskan kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati. Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu. Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai. Jika kader yang ingin menyampaikan aspirasi, lanjut Komarudin, dapat disampaikan melalui forum resmi. Bukan dideklarasikan.
“Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ketua Umum melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai. Saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai. Yang di dalamnya juga membuat keputusan itu,\" papar Komarudin.
Dia meminta semua kader PDIP menahan diri. Baik yang di pusat maupun di daerah. Hal ini disampaikan menanggapi adanya istilah banteng dan celeng. \"Itu kan hanya perumpamaan saja. Tidak perlu ditanggapi serius,\" pungkasnya. (rh/fin)