KOREA Utara meminta warganya untuk mengurangi makan hingga pemerintah membuka perbatasan dengan Cina. Hal tersebut dilakukan karena saat ini Korea Utara tengah dilanda krisis pangan.
Dikutip Kantor Berita Politik RMOLJabar, seorang warga berkata jika dua pekan lalu pemerintah Korut berkunjung ke rumah-rumah warga untuk memberi tahu terkait krisis pangan yang kemungkinan masih akan melanda hingga 2025.
Menurut pejabat tersebut, Korut tetap akan krisis karena akses perdagangan dengan Cina masih ditutup demi menghindari penularan Covid-19. Mendengar pernyataan pemerintah, para warga terpukul.
\"Situasi pangan sekarang saja sudah gawat dan warga menderita. Ketika pemerintah meminta warga untuk berhemat dan mengonsumsi makanan lebih sedikit hingga 2025, mereka tak bisa berbuat apa pun. Hanya dapat sedih,\" ujar warga yang enggan diungkap identitasnya.
Saat ini, Korut memang sedang dilanda krisis pangan akibat penutupan perbatasan demi mencegah penularan Covid-19. Selain itu, industri agrikultur Korut juga sempat terpukul akibat sejumlah bencana.
Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyatakan bahwa Korea Utara menghadapi kekurangan pangan sekitar 860 ribu ton pada tahun ini.
Menurut laporan FAO yang dirilis awal Juli lalu, Korea Utara diproyeksikan hanya menghasilkan 5,6 juta ton biji-bijian di tahun ini.
Jumlah itu kurang 1,1 juta ton dari angka yang dibutuhkan Korut untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh warganya.
Meski akan ditambah dengan impor yang ditargetkan sebanyak 205 ribu ton, Korut tetap akan menghadapi kemungkinan kekurangan pangan sekitar 860 ribu ton.
\"Jika kesenjangan ini tak cukup ditutupi melalui impor komersial dan/atau bantuan pangan, Korut akan mengalami masa sulit dari Agustus hingga Oktober,\" demikian laporan FAO yang dikutip AFP.
Menanggapi krisis ini, sejumlah ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta dunia untuk mempertimbangkan kembali sanksi atas Korut. Menurut mereka, saat ini situasi di Korut sudah sangat memprihatinkan.(*)