Belum Ada yang Mau Buka Suara

KEJAKSAN - Kebenarakan kabar yang tersiar di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon mengenai tiga nama yang disebut-sebut bakal menjadi calon kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK Diklat) tidak ditampik tetapi tidak juga dibenarkan oleh Walikota, Subardi SPd ataupun Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM. “Bisa ya, bisa tidak,” ucap Subardi, Singkat, saat ditemui usai menerima kunjungan Forum Pakta Integritas di ruang Adipura Balaikota Cirebon, Selasa (9/11). Selanjutnya, Subardi hanya tersenyum ketika ditanyakan kembali perihal nama-nama calon kepala BK Diklat yang sudah dipublikasikan media massa. Yang jelas, kata Subardi, mengenai pelaksanaan mutasi saat ini tinggal menunggu surat rekomendasi gubernur. Bahkan, untuk mempercepat pelaksanaan mutasi, pihaknya sudah pernah melakukan penjadwalan. Sayangnya jadwal yang sudah disusun itu tidak terealisasi lantaran surat rekomendasi yang dinanti-nanti tak kunjung diterima. “Saya sudah melobi kesana (Pemprov Jabar). Saya sudah minta secepatnya, karena akan jadi masalah kalau mutasinya terlalu lama,” katanya. Seperti diketahui, belakangan ini sejumlah nama bermunculan untuk mengisi jabatan kepala BK Diklat. Nama-nama tersebut adalah pejabat eselon dua senior seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dr Wahyo MPd, Inspektur Inspektorat Maman Suherman dan Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinfokom) H Yusa NK.  Namun, selain tiga pejabat tersebut ada satu nama lagi yang dimunculkan oleh kalangan wakil rakyat yaitu Asisten Daerah III, Nursiwan. Salah satu dari empat calon yang sedang menjadi buah bibir, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr Wahyo MPd, enggan menanggapi isu tersebut. “No comment. Saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Wali,” ucap dia. Sebelumnya, Sekretaris Daerah, Drs H Hasanudin Manap MM, juga belum mau terbuka soal tiga nama pejabat eselon dua yang menjadi calon kepala BK Diklat. “Saya salah nanti kalau ngasih tau,” ucap sekda saat ditemui di ruang kerjanya. Yang terpenting, lanjut sekda, pejabat eselon dua yang akan menjadi kepala BK Diklat mesti memenuhi persyaratan sesuai dengan PP 5 tahun 2005. Mengenai desakan dari wakil rakyat megenai pelaksanaan mutasi eselon 2 agar dilaksanakan sekaligus dengan eselon 3 dan 4, Sekda mengaku, mutasi yang akan datang memang tidak hanya eselon dua. Dijelaskannya, meski hanya satu pejabat yang pensiun di eselon dua, tetapi ada kemungkinan promosi bagi pejabat eselon tiga yang kemudian akan diikuti juga dengan pejabat di eselon empat. Promosi ataupun mutasi tersebut akan berdampak pada posisi kepegawaian, oleh sebab itu mutasi yang di gadang-gadang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah mutasi untuk seluruh jenjang kepegawaian. Soal prediksi waktu pelaksanaan mutasi, Sekda memperkirakan pekan ini juga surat rekomendasi sudah bisa diterima walikota paling lambat Jumat (12/11) mendatang. Mengacu pada perkiraan tersebut kemungkinan pelaksanaan mutasi adalah Senin (15/11) atau sebelum perayaan Idul Adha. “Kalau bisa sebelum Idul Adha. Supaya konsentrasinya nggak terbagi,” kata pria yang sempat berkarir di dunia perbankan sebelum menjadi birokrat ini. (yud)