KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga saat ini, penyaluran dana desa baru mencapai Rp59,15 triliun. Angka itu setara 82,15 persen dari pagu, Rp72 triliun.
“Capaian ini sedikit lebih rendah dibandingkan periode tahun lalu. Pasalnya, pada pertengahan tahun lalu, pemerintah memberikan sejumlah relaksasi untuk persyaratan penyaluran dana desa,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, Kamis (11/11/2021).
Kendati demikian, kata Astera, dana desa yang juga terdapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) didalamnya dapat menjangkau 5,62 juta keluarga penerima manfaat. Dana ini juga digunakan untuk penanganan pandemi di desa, pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, hingga penambahan modal usaha.
“Penyaluran dana desa untuk BLT Desa tercatat mencapai 64,74 persen atau setara Rp18,64 triliun. Kemudian, dana desa untuk penanganan covid-19 juga sudah disalurkan sebesar Rp5,76 triliun atau 99,97 persen dari target yang ditetapkan,” terangnya.
Astera menjelaskan, dalam APBN 2022 transfer ke daerah sebesar Rp769,6 triliun. Dana tersebut terdiri atas dana alokasi umum sebesar Rp378 triliun, dana bagi hasil Rp105 triliun, dana transfer khusus sebesar Rp189,6 triliun, dana insentif daerah Rp7 triliun, dan dana otonomi khusus sebesar Rp21,7 triliun. Sementara, alokasi dana desa turun menjadi Rp68 triliun.
“Kelihatannya dengan tahun ini jumlahnya menurun, namun jika kita lihat program-programnya justru banyak penguatan dari apa yang sudah dilakukan pada tahun ini,” ujarnya.
Di lain sisi, ia menyampaikan penerimaan negara pada tahun depan meningkat hingga 6,4 persen dari Rp1.735 triliun menjadi Rp1.846 triliun. Kemudian belanja negara tahun depan juga naik 0,6 persen dari Rp2.697 triliun menjadi Rp2.714 triliun.
“Defisit anggaran negara juga terus ditekan, dari sebelumnya 5,8 persen menjadi 4,85 persen pada tahun depan. Lebih lanjut, pembiayaan anggaran juga akan turun 9,7 persen menjadi Rp868 triliun,” pungkasnya. (der/fin)