CIREBON - Keinginan masyarakat menengah bawah memiliki rumah subsidi tampaknya belum dapat sepenuhnya terpenuhi tahun 2021.
Hal ini karena, masih banyak tertundanya rumah subdisi yang dibangun di tahun ini dan yang tidak dapat diakad kreditkan, telah menjadi alasan tersendiri bagi kalangan masyarakat untuk tidak segera menghuni rumah subsidi tersebut.
Bahkan para Pengurus Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Cirebon mencatat, di Wilayah Cirebon sendiri, sebanyak 1.040 rumah subdisi yang telah dibangun di tahun ini tidak bisa diakad kreditkan perbankan.
Ketua REI Komisariat Cirebon, H Gunadi mengungkapkan, jika secara nasional sebenarnya masih ada anggaran subsidi sebesar Rp1,5 triliun, bagi pembiayaan 15.000 unit rumah subsidi.
\"Namun, karena adanya kebijakan lain pemerintah, terkait sebelumnya rencana peralihan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari Pusat Pengelolaan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) ke Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) masih dalam proses, imbasnya terhadap belasan ribu rumah subdisi yang dibangun di tahun ini tidak bisa diakad kreditkan perbankan. Ini tentunya akan merugikan masyarakat yang benar-benar ingin segera memiliki rumah,\" ungkapnya.
Lebih lanjut Gunadi menuturkan, kalangan pengembang di Wilayah Cirebon masih menunggu dari sisa anggaran ini, untuk segera terserap dalam program FLPP ini.
\"Oktober 2021 kemarin merupakan puncak banyak-banyaknya rumah-rumah subdisi yang tidak bisa diakad kreditkan. Sehingga, dengan ini tidak sedikit juga dari masyarakat yang semestinya memiliki rumah sekarang ini, akhirnya harus tertunda di tahun depan,\" tuturnya.
Di wilayah Cirebon, masih kata Gunadi, dari 5.240 unit rumah subdisi yang telah teralisasi program FLPP dan BP2BT, ternyata ada juga 1.040 rumah subdisi yang telah dibangun di tahun ini tidak dapat diakad kreditkan perbankan.
\"Karenanya, dengan masih terdapatnya sisa kuota Rp 1,5 triliun yang belum terserap di Oktober dan masih bisa memenuhi kebutuhan rumah subsidi hingga akhir tahun ini, kita terus mendorong pemerintah untuk menggulirkannya kembali, dikarenakan anggarannya itu masih ada,\" pungkasnya. (rdh)
Baca juga: