Doa Bersama Sambut Hari Guru, Minta Perhatikan Guru Honorer

JATIBARANG - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) cabang Jatibarang menggelar aksi damai melalui doa bersama dalam rangka menyambut hari guru internasional, hari guru nasional, dan HUT ke-68 PGRI tahun 2013, Sabtu (5/10). Kegiatan yang dilangsungkan di musala UPTD Pendidikan Kecamatan Jatibarang itu berlangsung khidmat. Seluruh pengurus dan anggota PGRI Cabang Jatibarang, mengikuti doa bersama yang digelar serentak di seluruh Indonesia itu. Dalam doa yang dipanjatkan, para guru memohon mendapat jalan keluar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi guru dalam memajukan dunia pendidikan. “Sesuai dengan tema kegiatan yang kami lakukan yakni melalui aksi damai PGRI 5 Oktober 2013 ini, kita tingkatkan solidaritas anggota PGRI. Kami berharap berbagai persoalan yang dihadapi guru dapat segera terselesaikan,” tutur ketua PGRI cabang Jatibarang, H Dasuki SPd didampingi Kepala UPTD Pendidikan Jatibarang H Burhan MSi, usai mengikuti acara. Ia menjelaskan, doa bersama tersebut dilakukan untuk memohon kesejahteraan bagi para guru atau pendidik. Disamping itu, juga untuk memohon perhatian pemerintah agar segera merespons berbagai usulan terkait peningkatan kualitas guru dan nasib guru honorer yang hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. PGRI mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi guru. Diantaranya terkait kekurangan jumlah guru, peningkatan kualitas guru, dan perlakuan manusiawi terhadap para guru honorer dan swasta yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak untuk guru. Selama ini berbagai persoalan tersebut cenderung diabaikan pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Pada persoalan kekurangan jumlah tenaga pengajar, pemerintah menganggap jumlah guru di Indonesia sudah banyak. Padahal anggapan itu sangat bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Selain itu, persoalan yang dihadapi oleh guru honorer dan guru swasta juga belum mendapat perlakuan yang manusiawi. Karena selama ini, mereka hanya menerima honor Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. “Kami berharap, pemerintah lebih peka memahami berbagai persoalan dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan terselesaikannya berbagai persoalan tersebut, maka dunia pendidikan akan lebih maju dan mampu menghadapi persaingan global,” harapnya. (cip)