JAKARTA – Untuk mempercepat proses vaksinasi di daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghimbau kepada kepala daerah untuk tidak ragu menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bansos Sosial (Bansos).
“Selama itu tidak ada niat buruk untuk merugikan negara. Segera manfaatkan bansos dan BTT untuk percepatan vaksinasi,” ujar Mendagri Tito Karnavian di Jakarta, Kamis (23/12/2021) mengutio dari fin.co.id.
Pos BTT dan bansos, lanjutnya, juga dapat digunakan untuk memancing warga agar datang dan bersedia divaksin. Misalnya dengan memberikan kompensasi berupa hadiah atau doorprize.
“Penggunaan dana untuk percepatan cakupan vaksinasi dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait. Yaitu inspektorat daerah, DPRD, BPKP, dan aparat penegak hukum. Cakupan vaksinasi ini harus mengutamakan integritas dan tidak ada unsur niat yang tidak baik, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,” tuturnya.
Tito menegaskan Surat Edaran Mendagri bisa jadi payung hukum untuk tidak lagi ragu menggunakan sisa anggaran dari pos tersebut, demi pelaksanaan percepatan vaksinasi di daerah.
“Penggunaan anggaran belanja tak terduga sudah saya buatkan surat edaran per 16 Desember 2021 tentang dukungan percepatan vaksinasi dan pembayaran tenaga kesehatan pada APBD tahun anggaran 2021,” tegasnya.
Sementara, Menteri Keuangan juga sudah mengeluarkan aturan. Yaitu 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19. (jun)
Baca juga:
- Vaksinasi di Daerah Rendah, Kemendagri Bakal Beri Sanksi
- Inilah TPS 02 di Desa Wanayasa, Akan Ditinjau Bupati dan Kemendagri Sebagai Pilwu Percontohan Virtual