BANDUNG - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat kembali mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Republik Indonesia.
Setelah meraih penghargaan Pelayanan Prima, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat mendapatkan anugerah sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021.
Penghargaan itu diterima langsung Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Noneng Komara dalam acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021, Senin (20/12/2021) lalu.
\"Satu perjalanan panjang dan mudah-mudahan kami semakin berintegritas,\" kata Noneng Komara.
Menurut Noneng Komara, dirinya berkomitmen penuh untuk terus mendorong untuk menjaga integritas sekaligus membangun budaya kerja yang bebas korupsi dan bersih melayani.
\"Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk tetap menjaga integritas, terus berjuang, saling mengingatkan, menguatkan, dan menghebatkan. Supaya kami betul-betul mempunyai budaya kerja yang bebas korupsi dan bersih melayani,\" ucapnya.
Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispusipda) Provinsi Jawa Barat mendapat penghargaan sebagai Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Begitu juga UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat.
Melansir situs resmi Kementerian PANRB, pembangunan zona integritas secara masif merupakan langkah nyata untuk membawa perbaikan menyeluruh dalam pelayanan publik. Pada ujungnya, pembangunan zona integritas bisa membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing nasional.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menjelaskan, pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM merupakan salah satu arahan Presiden dan Wakil Presiden tentang pentingnya menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, bebas dari korupsi, terpercaya dan berintegritas dalam menghadapi tantangan industri 4.0.
“Pembangunan Zona Integritas adalah suatu kebutuhan yang harus segera dilaksanakan dalam rangka peningkatan percepatan reformasi birokrasi,” jelasnya. (jun)
Baca juga: