BANDUNG - Wakil Gubernur Jawa Barat (Wagub Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat di Kantor BPK Jawa Barat, Kota Bandung, Kamis (30/12/2021).
Adapun laporan yang diterima Pak Uu, sapaan Wagub Jabar, terkait dengan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kinerja atas upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Tahun 2021.
Pak Uu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Hal itu bertujuan agar lulusan vokasi di Jawa Barat mampu menjawab tantangan sekaligus perkembangan zaman.
\"Karena vokasi yang menjadi skala prioritas. Yaitu pendidikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan,\" kata Pak Uu.
Terkait vaksinasi Covid-19, kata Pak Uu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkomitmen untuk terus mempercepat dan memperluas cakupan penyuntikan vaksin Covid-19. Tujuannya, untuk mengejar kekebalan kelompok atau herd immunity.
Menurut Pak Uu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Kabupaten/Kota di Jabar intens menghadirkan inovasi-inovasi dalam melaksanakan vaksinasi Covid-19.
“Alhamdulillah kita sudah maksimal, bahkan inovasi-inovasi dari para bupati dan wali kota sangat luar biasa,” ucapnya.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Agus Khotib menuturkan, ada banyak kegiatan yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penyelenggaraan pendidikan vokasi. Salah satunya, penerbitan regulasi untuk merevitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
\"Bahwa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 tahun 2019 sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan,\" papar Agus.
\"Dinas Pendidikan telah menyusun Peta Jalan Revitalisasi SMK Jawa Barat 2021 - 2023 sebagai panduan dalam pengembangan pendidikan kejuruan di Jawa Barat. Khususnya bagi para guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan pendidikan, industri dan dunia kerja, serta para pemangku kepentingan lainnya sehingga dapat menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berdaya saing tinggi,\" imbuhnya.
Sedangkan mengenai upaya pelaksanaan vaksinasi Covid-19, kata Agus, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah melakukan tata kelola penyimpanan dan pendistribusian vaksin, logistik, dan sarana vaksin Covid-19 yang baik. Hal itu untuk memastikan kualitas vaksin Covid-19. Pemda Provinsi Jabar juga sudah menyosialisasikan vaksinasi Covid-19 dengan baik.
Dalam laporan tersebut, BPK Perwakilan Jawa Barat pun memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satunya, melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan vaksinasi dan pelaporan hasil vaksinasi sesuai petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19. (jun)
Baca juga:
- Tetap Jaga Prokes, Pasien Positif Covid-19 Terus Bertambah
- Akibat Pandemi, Program Pendidikan Vokasi Macet