Bukan 3 Persen, tapi 8 Persen

CIREBON - Bagi mereka yang terkait setor-terima fee proyek, pemberitaan di media massa tentu membuat gerah. Namun tak dinyana, saat satu pihak membantah, muncul pihak lain menegaskan fee proyek benar ada. Tentu tiap suara tak boleh dibungkam. Biar masyarakat mengetahui dan menilai persoalan yang berkembang. Kembali seorang sumber Radar yang pernah malang-melintang di dunia jakon “buka suara”. Setelah fee proyek alias pungutan tidak berdasar berlangsung antara pengusaha jakon dan beberapa pihak, di antaranya oknum PNS Kota Cirebon dan anggota dewan. Kini, diduga setoran fee proyek juga diterima pimpinan DPRD Kota Cirebon, NA. Bahkan sumber Radar membeberkan, ia melihat langsung NA menandatangani bukti kwitansi setor-terima fee proyek dari koordinator jakon Kota Cirebon, HH. “Ya istilahnya uang terima kasih,” katanya seraya menyebutkan NA menerima sekitar 2 persen dari tiap proyek asal APBD yang dikerjakan Heri. Sumber menjelaskan bila setoran fee proyek 2 persen pada ketua DPRD terjadi sejak kepemimpinan SHW. Setoran sendiri sesungguhnya bukan hanya 3 persen seperti mengemuka belakangan, melainkan hingga 8 persen. Meliputi 2 persen untuk dinas terkait seperti PUESDM dan Dinas Pendidikan (Disdik), 2 persen untuk ketua DPRD, 3 persen untuk Kasubag Perhubungan dan PU Pemkot berinisal IM, dan 1 persen untuk asosiasi jakon. “Yang membuat saya kesal, setoran pada IM seharusnya hanya 2 persen, namun dengan berani IM menaikkan jadi 3 persen,” ujarnya seraya mengungkapkan di luar setoran itu ada lagi “uang keamanan” yang diserahkan pada oknum kejaksaan. Apakah setoran haram fee proyek hanya diterima NA di lingkup penghuni Griya Sawala? Sumber menyebutkan tidak. Dikatakannya, beberapa anggota dewan juga ikut menikmati setoran. Termasuk anggota dewan yang selama ini dikenal dengan julukan “ratu proyek”. “Bilang sama dia, jangan munafik,” selorohnya. Terkait proyek yang dikerjakan HH, sumber menerangkan, bila ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kota Cirebon tersebut memegang kendali proyek yang ada di Disdik Kota Cirebon. “Proyek di Disdik satu pintu semua ke Pak HH. Kalau mau kebagian, mesti siapkan 5 persen bayar di muka pada HH,” katanya seraya mengaitkan dominasi HH dalam proyek Disdik, sebab Kadisdik Dedi Windiagiri juga aktif di PP. Ditemui di sela acara peresmian kantor Aksindo Kota Cirebon, HH tampak gusar dengan info yang didapat Radar. Heri membantah semua yang dialamatkan padanya. “Sudah, sudah saja, saya enggak enak nanti sama Pak NA,” ucapnya. Pun tentang “satu pintu” proyek di Disdik semua di tangannya, HH menyangkal. “Memang siapa saya,” tukasnya. Terkait hubungan dengan Dedi Windiagiri, HH menyebut sebatas profesional keorganisasian saja. Disinggung kebenaran fee 8 persen terkait proyek yang didapat pengusaha jakon, pria berkumis itu juga membantahnya. “Tidak ada setoran fee semacam itu. Kalau sekadar pengusaha mau ngasih sesuatu pada satu pihak, masak tidak boleh. Terpenting tak ada target hingga persen-persen segala,” ujarnya. Sementara itu pimpinan DPRD NA masih belum bisa dimintai konfirmasi terkait info ini. Asisten pribadi NA, menerangkan, NA baru pulang dari rumah sakit selepas dirawat beberapa hari. “Bapak baru pulang hari ini (Minggu, 14/11). HP-nya juga belum diaktifkan, kalau mau konfirmasi mungkin besok on lagi,” tuturnya. (ron)