Lagi, SKPD Bikin Ano Kecewa

KEJAKSAN– Wali Kota Cirebon Drs H Ano Sutrisno MM kembali kecewa dengan sikap para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Saat menyampaikan jawaban tentang pandangan fraksi terkait Raperda APBD tahun 2014 di gedung DPRD, kemarin, banyak kepala SKPD tak hadir. Ano pun tidak kuasa menahan rasa kecewa yang mendalam. Dengan tegas Ano menyampaikan rasa kecewanya itu dalam rapat yang terbuka untuk umum tersebut. “Kepala SKPD harus cerdas. Bisa memilah dan memilih mana agenda penting. Rapat sepenting ini banyak yang tidak hadir,” sesalnya. Ano pun akan memanggil secara khusus para kepala SKPD tanpa absensi kehadiran dalam rapat tersebut. “Saya sudah punya daftar absennya,” ungkap wali kota 2013-2018 itu. Menurutnya, tingkat disiplin kepala SKPD menunjukan kinerja dari yang bersangkutan. Selain itu, mereka menjadi panutan atau contoh teladan bagi bawahannya. Sedikit banyak, hal ini menjadi penilaian secara umum maupun khusus di kalangan internal mereka. Ano pernah emosi saat memberikan arahan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 di Hotel Zamrud, Kamis silam (19/9). Ketika berbicara tentang sistem transportasi, Ano mengabsen Kepala Dishubinkom Kota Cirebon Taufan Bharata. Ano pun mencak-mencak ketika tahu kadishubinkom tak hadir di forum itu. Kadishubinkom disebutkan sedang menerima tamu. \"Dishubinkom, mana kepala dinasnya. Coba panggil suruh ke sini, tinggalkan tamunya. Ini lebih penting,\" ujar Ano saat itu. Bukan hanya Taufan, ketika itu Ano juga sempat menanyakan Direktur RSUD Gunung Jati drg Heru Purwanto, yang telat menghadiri acara karena harus menjamu Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla. Ano tampaknya sangat geram ketika ada kepala OPD yang tidak serius mengikuti RPJMD. Terlebih di masa kepemimpinannnya ini dia menjanjikan beberepa perubahan. Salah satunya mengenai Koperasi Berbasis Masjid dan Puskesmas Gratis 2014. Ano sendiri terlihat serius dalam kegiatan itu. Dia yang seharusnya menerima Menteri Koperasi dan UMKM, lebih memilih menghadiri musrenbang RPJMD. Ia mengutus Wawali Nasrudin Azis untuk menjamu sang menteri. PANDANGAN FRAKSI Sementara itu, dalam rapat yang berdurasi hampir 3 jam, kemarin, para wakil rakyat menyampaikan pandangan fraksi masing-masing. Seluruh fraksi yang ada di DPRD Kota Cirebon, menyoroti persoalan pendidikan yang belum menemukan formulasi tepat. “Janji-janji pasangan Ano-Azis secepatnya direalisasikan. Biaya pendidikan gratis menjadi program utama,” ujar M Junaedi SH mewakili Fraksi Demokrat. Hal senada disampaikan Fraksi PAN, Sumardi. Menurut Sumardi, pendidikan masih menjadi hal menakutkan. Karena itu, kepastian membebaskan biaya pendidikan menjadi tujuan. Fraksi PDIP menyoroti hal yang sama. Yusuf Erman mengatakan, dari anggaran APBD tahun 2014 lebih dari Rp1 triliun, 40 persen di antaranya dianggarkan untuk pendidikan. “Rp408 miliar digunakan untuk pendidikan. Orang tua tidak boleh lagi dibebani biaya pendidikan tinggi,” ujarnya. Selain pendidikan, anggaran APBD banyak tersedot untuk kesehatan. Yakni, Rp79 miliar Dinas Kesehatan dan Rp138 miliar untuk RSUD Gunung Jati. Dari dua bidang itu, 62,3 persen APBD sudah terserap. Fraksi Golkar menyoroti pendidikan dan kesehatan. Andi Riyanto Lie SE menjelaskan, Fraksi Golkar mendukung Pemkot Cirebon. Namun, untuk pelayanan kesehatan, dia menginginkan agar seluruh warga Kota Cirebon tanpa kecuali, harus mendapatkan pelayanan gratis. Termasuk, pendidikan gratis untuk segala jenjang pendidikan di Kota Cirebon. Berbeda dengan PKS. Azrul Zuniarto mengungkapkan, dirinya menilai, sekolah gratis sulit tercapai. Sebab, anggaran untuk itu hanya Rp23 miliar. Padahal, idealnya membutuhkan Rp105 miliar untuk sekolah gratis di seluruh tingkatan. Fraksi Hanura melalui Yayan Sopyan mengatakan, pelayanan pendidikan seperti SPP dan LKS gratis tidak boleh ditunda. Sebab, masyarakat Kota Cirebon sangat menantikan hal ini. Termasuk peningkatan ekonomi masyarakat melalui koperasi berbasis masjid di setiap RW. Persoalan kepemudaan dan sarana olahraga, menjadi atensi partai Hanura. Sedangkan Fraksi Gerindra dan partai lainnya melalui Eman Sulaeman berharap, pendidikan tidak lagi ada pungutan yang membebani orang tua murid. Selain itu, Eman menyoroti tentang ruang terbuka hijau (RTH) yang masih sangat kurang. “Peningkatan pajak parkir dan pajak lainnya, bisa dipatok di angka 20 persen. Bukan 13,7 persen,” ujarnya. Menanggapi hal itu, wali kota menyatakan aspirasi dan pandangan fraksi sama dengan harapan masyarakat. Karena itu, langkah tersebut harus diwujudkan bersama-sama. “Kritik, saran dan masukan menjadi catatan kami,” ucapnya. Terkait pendidikan, Ano sudah meminta biaya SPP untuk tingkat SMA digratiskan. Bahkan, Ano-Azis sudah berkomitmen dengan para kepala sekolah, untuk memberikan anggaran biaya SPP sebesar Rp3,2 juta setiap siswa per tahun untuk SMA, dan Rp3,3 juta bagi siswa SMK. Dana tersebut, dimaksudkan agar tidak ada beban biaya pendidikan kepada orang tua. Terutama masyarakat berpenghasilan rendah. (ysf)