OMBUDSMAN melaporkan, ada 369.688 warga yang meninggal dunia masuk . Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.
Merespons temuan itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan manipulasi data membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran.
“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” tegas Puan, Jumat (28/1).
Mantan Menko PMK ini mengatakan, sistem RDKK tersebut tidak diawasi secara ketat sehingga validasi data petani yang menerima bantuan tidak cocok di lapangan.
BACA JUGA:
- Kerajaan Pajajaran Menghilang Bukan Moksa, Tapi Dibakar Habis Kesultanan Banten
- Rel Layang Kota Cirebon, dari Pegambiran sampai Krucuk, Butuh Rp5,6 Triliun
“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi,” katanya.
Berbagai laporan mengungkap, pupuk bersubsidi banyak bocor ke jalur tidak resmi dan dikuasai tengkulak, calo, joki, hingga juragan pupuk yang bukan bagian dari jalur distribusi resmi.
Puan menyatakan, praktik penyelewangan pupuk subsidi sudah menjadi masalah serius yang harus segera dibereskan.
Berita Berlanjut di Halaman Berikutnya
BACA JUGA:
- Wow, Ratusan Lampion Meriahkan Imlek di Kota Cirebon
- Mengenal Subvarian Omicron BA.2, Waspada
- Kasus Covid-19 di Filipina Tercatat 18 Ribu, 97 Persen Gejala Ring