MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyebut pengesahan RUU TPKS tidak dapat ditunda lagi, karena secara dasar penyusunan, RUU TPKS telah memenuhi syarat filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
“Kami, tim pemerintah, bekerja siang malam, bahkan di hari libur sehingga tiada hari tanpa membahas RUU TPKS. Kami tidak ingin rancangan ini nantinya hanya menjadi sebuah dokumen semata karena korban telah dalam penantian panjang,” kata Bintang dalam keterangannya, Senin (21/2).
Bintang menjelaskan substansi yang diusulkan oleh DPR meliputi XII BAB dan 73 Pasal. Secara umum, substansi yang diusung oleh DPR sejalan dengan komitmen pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual secara komprehensif dan integratif.
Namun dalam Daftar Investasi Masalah (DIM) RUU TPKS, pemerintah berupaya mengakomodir masukan dari kementerian/lembaga terkait, akademisi, lembaga masyarakat, dan juga pendamping korban.
BACA JUGA:
· Pengecer Kedelai di Kota Cirebon: Harga Berubah Tiap Hari, Dukung Demo Pedagang Tempe dan Tahu
“Perlu kami sampaikan pula pada 11 Februari 2022 lalu, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah atas naskah RUU TPKS telah rampung. Adapun DIM Pemerintah terdiri atas 588 nomor DIM pada RUU TPKS, dan 247 nomor DIM pada penjelasan RUU TPKS. Dari keseluruhan DIM meliputi XII Bab, dan 81 pasal,” jelas Bintang.
Oleh karena itu, Bintang berharap DIM pemerintah ini dapat melengkapi Draft RUU TPKS yang dikirim oleh DPR. Sehingga saat pembahasan bersama DPR dengan pemerintah nantinya, RUU ini benar-benar sudah komprehensif menjawab berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan.
Serta memberikan jaminan perlindungan dan rasa aman bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak dari kekerasan seksual.
Berita berlanjut di halaman berikutnya:
BACA JUGA:
· Kenali Gejala Skizofrenia yang Diduga Dialami Novi Amelia
· Silsilah Sunan Gunung Jati dari Jalur Ibu, Berikut Urutannya
· 1 Juta Kilogram Minyak Goreng Ditimbun, Pemilik Mengaku Takut Rugi