Enay : Perlu Dikaji Bappeda, Soal Wacana Pemekaran Daerah

KUNINGAN – Wacana pemekaran daerah terutama pemisahan Kuningan menjadi dua kabupaten, menarik perhatian mantan birokrat, Ir H Enay Sunaryo MM. Tanpa mengeluarkan kata setuju atau tidak, pria yang kini duduk di Dewan Pengawas PDAM itu meminta agar bappeda melakukan kajian. Kepada Radar, Enay enggan mengeluarkan kata setuju ataupun tidak atas munculnya wacana pembentukan Kabupaten Kuningan Timur. Dia hanya menyarankan agar instansi terkait melakukan kajian lebih komprehensif. “Kan ada bappeda dan instansi lainnya. Kalau ternyata ada wacana seperti itu, baiknya dikaji oleh mereka,” ujar pria yang terakhir menjabat kepala Dinas SDAP tersebut, kemarin (25/10). Menurutnya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam sebuah pemekaran. Mulai dari kepadatan penduduk, letak geografis, sumber daya alam dan lainnya. Kebutuhan pegawai dan anggaran pun patut menjadi bahan pertimbangan dari pemekaran daerah. “Intinya perlu ada kajian. Selain itu apakah wacana tersebut benar-benar didorong oleh keinginan mayoritas masyarakat atau hanya segelintir orang saja. Dan apakah bupati menyetujuinya ataukah tidak,” ungkapnya. Terpisah, salah seorang warga Kalimanggis, Rudi Komarudin, menyambut baik wacana pemekaran daerah. Mahasiswa semester 3 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon itu menilai, pemekaran bisa berdampak positif terhadap kemajuan masyarakat. Antara Kuningan induk dengan Kuningan Timur nanti bisa bersaing secara sehat dalam memajukan daerahnya masing-masing. “Secara historis Ibu Kota Kuningan itu awalnya di Luragung. Dengan adanya pemekaran daerah, maka akan membangkitkan kembali sejarah Kuningan sebenarnya,” kata Rudi. Sebagai mahasiswa, dirinya tidak hanya memandang dari aspek historis. Dari berbagai aspek lain pun, pembentukan Kabupaten Kuningan Timur bakal lebih menguntungkan. Dari sisi SDA, Kuningan Timur diyakini siap untuk membangun daerahnya sendiri. “Di Cidahu kita semua tahu ada galian pasir. Income ke daerah dari galian C tersebut begitu besar. Jika dikelola serius maka kedepan dapat menjadi sumber pendapatan daerah baru yang sangat potensial,” ungkapnya. Tidak hanya itu, kondisi tanah yang kebanyakan lahan tadah hujan di wilayah timur justru bisa menjadi motivator kebangkitan. Salah satunya dengan dijadikan wilayah tersebut sebagai kawasan industri. Dengan begitu, warga Kuningan tidak perlu merantau ke luar daerah untuk menggugurkan status penganggurannya. “Jangan sampai seperti reklame di depan pendopo, setelah lulus kita disuruh merantau. Untuk menyelesaikan masalah pengangguran, menurut saya lebih baik Kuningan dijadikan kawasan industri. Kalaupun terbentur konservasi, maka Kabupaten Kuningan Timur nanti layak untuk dibentuk,” kata Rudi. Seperti Jepang, lanjut dia, negara tersebut bukan Negara subur. Tapi berkat kecerdasan penduduknya, negara itu kini mampu mengembangkan iptek hingga ditakuti Amerika dan negara-negara Eropa. “Kalau masalah SDA, saya kira bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Apalagi di Kuningan sebetulnya kaya SDA. Jepang saja bisa kok. Dengan adanya pemekaran daerah, saya setuju bahwa persoalan overload pegawai terpecahkan,” tandas aktivis HMI itu. (ded)