*Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat tersebut baru dapat melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatannya apabila telah mendapat persetujuan dari OJK dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain membahas tiga agenda tersebut diatas, RUPST BRI 2022 juga membahas lima agenda lainnya, diantaranya:
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris, berikut Laporan
Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan Perseroan, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2
2021 yang telah diaudit oleh Purwantono, Sungkoro & Surja (a member
Firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai Laporan Nomor
00049/2.1032/AU.1/07/1681-2/1/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 dengan
opini wajar dalam semua hal yang material.
Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-
11/MBU/07/2021 Tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN beserta
perubahannya; dan mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-
13/MBU/09/2021 Tanggal 24 September 2021 Tentang Perubahan Keenam