PM India Tersandung Korupsi

NEW DELHI - Reputasi Perdana Menteri (PM) India Manmohan Singh sebagai Mr Clean, pemimpin yang bersih, terancam luntur. Dia tersandung Skandal 2G. Kamis lalu (18/11), Mahkamah Agung (MA) menerbitkan perintah resmi kepada pemimpin 78 tahun itu agar menjelaskan keterlibatannya dalam kasus penipuan yang konon merugikan negara sampai USD 40 miliar atau sekitar Rp356,8 triliun. Skandal 2G yang selama sepekan terakhir menghiasi hampir seluruh media cetak Negeri Taj Mahal itu, sebenarnya terjadi pada 2008 lalu. Tapi, Biro Pusat Investigasi India, yang bertugas memberantas korupsi, baru mulai menyelidiki kasus tersebut pada Oktober 2009. Kini, setelah lebih dari satu tahun bergulir, penyelidikan itu jalan di tempat. Sebagai kepala pemerintahan, Singh diduga melakukan intervensi. Dalam suratnya, MA mendesak Singh memberikan penjelasan rinci, mengapa penyelidikan skandal telekomunikasi itu makan waktu lama. “Lambannya respons pemerintah terhadap skandal yang sangat merugikan negara itu merupakan masalah yang serius,” tandas MA dalam pernyataan tertulisnya seperti dilansir Agence France-Presse kemarin (19/11). Karena proses penyelidikan yang berlarut-larut itu, oposisi menduga Singh terlibat dalam skandal tersebut. Apalagi, dia juga tidak kunjung menindak Andimuthu Raja yang menjabat menteri telekomunikasi saat skandal terjadi. Padahal, politikus Partai Dravida Munnetra Kazhagam (DMK)—koalisi Kongres Nasional India—itu merupakan tokoh utama skandal tersebut. Oktober tahun lalu, Kepolisian India sempat menggeledah Kementerian Telekomunikasi yang saat itu dipimpin Raja. Tapi, pemerintahan Singh sama sekali tidak melaporkan hasil temuan mereka di kementerian tersebut. Singh pun tetap mempertahankan Raja, yang merupakan sekutu politiknya, sebagai menteri telekomunikasi India. Tapi, menjelang dilansirnya hasil audit independen terhadap kasus tersebut, Raja akhirnya mengundurkan diri. Atas desakan berbagai pihak, terutama tekanan media, politikus 47 tahun itu meletakkan jabatannya Minggu lalu (14/11). Dia menjadi pejabat senior ketiga pemerintahan Singh yang mengundurkan diri dalam sebulan terakhir karena terindikasi korup. Meski akhirnya mundur, Raja tetap menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Menurut dia, kebijakan siapa cepat dia dapat sudah diterapkan oleh para pendahulunya. Karena itu, dia tidak salah jika melestarikan kebijakan warisan tersebut. Berdasar hasil audit yang dirilis Selasa lalu (16/11), diketahui bahwa Raja hanya asal memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan telekomunikasi India. Buktinya, kementerian yang dipimpin Raja itu menerbitkan sekitar 85 izin kepada perusahaan-perusahaan yang tidak bonafit. Padahal, pada 2008, kementerian telekomunikasi hanya menerbitkan sekitar 122 izin. “Dia hanya memberikan izin kepada perusahaan telekomunikasi yang “dekat” dengannya saja,” tuding salah seorang politikus oposisi seperti dilansir Associated Press. Akibat surat resmi MA kepada Singh itu, parlemen India terpaksa menunda rapat yang seharusnya dihelat kemarin. Selama sepekan terakhir, kubu oposisi juga memblokir seluruh aktivitas kepemerintahan di parlemen. Reputasi Singh sebagai Mr. Clean, pemimpin yang bersih, pun terancam luntur. (hep/ami)