Radarcirebon.id, JAKARTA - Warga yang puas pada kinerja presiden Joko Widodo tidak menginginkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 ditunda. Demikian keterangan ilmuan politik, Prof. Saiful Mujani, dalam program Bedah Politik di kanal Youtube SMRC TV, 17 Maret 2022.
Saiful menjelaskan bahwa SMRC memiliki analisis spesifik yang menunjukkan tentang penerimaan atau penolakan pada gagasan penundaan Pemilu menurut kepuasan atau ketidak-puasan pada kinerja presiden.
Analisis data ini menunjukkan bahwa 83 persen orang yang puas pada kinerja presiden Jokowi tidak menginginkan Pemilu ditunda. Sementara yang tidak puas sebanyak 86 persen.
Terkait dengan pernyataan beberapa pimpinan elit dan partai politik bahwa ada aspirasi dari masyarakat agar pemilihan umum ditunda ke 2027 berdasarkan data tingkat kepuasan publik pada kinerja presiden, Saiful menyatakan hal itu adalah penafsiran yang kurang tepat atas sepotong data mengenai evaluasi atas kinerja presiden.
Saiful menyatakan bahwa kepuasan publik pada kinerja presiden tidak berarti (setuju) melanggar konstitusi atau setuju mendorong perubahan konstitusi. Artinya puas satu hal, pembatasan masa presiden adalah hal yang lain lagi.
“Saya melihat bahwa sikap konstitusionalisme masyarakat cukup tinggi. Kinerja Pak Jokowi dinilai bagus dan masa periodenya dua kali, ya sudah, selesai” kata guru besar ilmu politik UIN Jakarta itu.
Lebih jauh Saiful menjelaskan bahwa tentu saja terbuka kemungkinan kepemimpinan setelah Jokowi bisa jadi lebih baik atau lebih buruk. Tapi masyarakat berani, sesuai dengan konstitusi, mengambil resiko itu.
Menurut Saiful, hal itu sangat penting dalam demokrasi. Dia mengatakan bahwa ini menunjukkan budaya demokratik sudah tumbuh di dalam masyarakat Indonesia. Budaya konstitusional sudah ada di dalam masyarakat.
“Walaupun kinerja pemerintah itu bagus, tapi ketika konstitusi menetapkan dua periode, ya sudah ikuti itu,” tegasnya.
Ilmuan yang meraih gelar doktor dari Ohio State University ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan pada Jokowi ketika baru terpilih sebagai presiden di 2014 memang di bawah 50 persen. Tapi beriringan dengan waktu, tingkat kepuasan publik pada Jokowi mengalami kenaikan. Fluktuatif.
Rata-rata tingkat kepuasan publik pada kinerja Jokowi (selama menjadi presiden) sekitar 65 persen. Dia menegaskan bahwa tingkat kepuasan publik pada Jokowi ini tidak unik, tidak khas, dan karenanya tidak punya nilai yang khusus.
Saiful melanjutkan bahwa lembaganya memiliki data survei tingkat kepuasan publik sejak sebelum 2004. Penilaian publik atas kinerja Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden juga termonitor melalui survei yang dilakukannya secara berkala.
Hasil dari survei-survei itu menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik pada kinerja SBY kurang lebih sama dengan approval rating pada Jokowi, rata-rata 65 persen. Bahkan tingkat kepuasan pada SBY sempat mencapai angka tertinggi 81 persen.
Saiful menyatakan “walaupun approval rating pada zaman SBY kurang lebih sama dengan approval rating pada masa Jokowi, tapi itu tidak dijadikan alasan untuk penundaan Pemilu atau untuk tiga periode. Tidak ada elit atau politisi tertentu yang menggunakan fakta itu untuk kepentingan penambahan periode Pak SBY sebagai presiden.
Yang unik adalah bahwa pada masa Pak Jokowi, ini jadi lain. Tingkat kepuasan itu kemudian ditafsirkan bahwa rakyat seolah-olah pasti menginginkan Pak Jokowi lanjut kekuasaannya sebagai presiden.”