150.270 Warga Masih Miskin

KUNINGAN- Kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Kabupaten Kuningan. Berdasarkan data Susenas, penduduk miskin kabupaten berjuluk Kota Kuda ini masih mencapai 150.270 warga atau 14,20%. Angka itu terungkap dalam Seminar Sehari Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kuningan, di Ruang Rapat Linggajati Setda, Kamis (31/10). Kepala Bappeda Kuningan DR H Dian Rachmat Yanuar MSi membenarkan hal itu. Angka tersebut, memosisikan Kuningan berada di posisi ke-15 dari 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. “Kantong kemiskinan terbanyak ada di Kecamatan Karangkancana dan Cibingbin. Yaitu mencapai angka 11%,” sebut Dian. Kondisi itu, memacu pemerintah daerah untuk lebih manajamkan program pembangunan fokus untuk menanggulangi kemiskinan. Apalagi penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dan prioritas nasional. Sehingga diperlukan strategi implementasi program yang tepat sasaran dan efektif. Atas pertimbangan tersebut, pihaknya merilis proverty mapping atau peta kemiskinan. Peta itu menggambarkan kantong-kantong kemiskinan di setiap kecamatan se-Kuningan. “Kita ingin dari adanya peta kemiskinan, perencanaan pembangunan ke depan lebih memprioritaskan daerah yang warga miskinnya paling banyak,” harap Dian. Menurut dia, ada beberapa persoalan sektoral dalam penanggulangan kemiskinan. Antara lain bidang pendidikan, keterlambatan pencairan dana bantuan khusus miskin (BKSM). Di bidang ketahanan pangan, Kuningan juga belum memiliki SDM yang berpengetahuan memadai. “Kemudian belum optimalnya pemberdayaan perempuan miskin, serta belum terpenuhinya harapan swadaya dari masyarakat kaitan kegiatan rutilahu,” imbuhnya.   Sejauh ini, bappeda sendiri sudah mengimplementasikan berbagai bentuk program penanggulangan kemiskinan. Seperti penyediaan prasarana air minum, pengembangan pemukiman perkotaan, pengembangan pemukimn pedesaan, perencanaan kawasan objek wisata, wajar dikdas 9 tahun, pelayanan kesehatan warga miskin, peningkatan ketahanan pangan, pemberdayaan fakir miskin dan PMKS, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta jaminan dan perlindungan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, penanggulangan bencana alam, pembinaan anak telantar, perencanaan sosial budaya dan pemerintahan, perencanaan ekonomi, pengendalian BBM bersubsidi, raskin, pemberdayaan usaha koperasi, dan usaha ekonomi keluarga. “Selain itu, ada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan anak perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan,” imbuhnya lagi. Menurut Sekda Drs H Yosep Setiawan MSi, berbicara kemiskinan sangat penting. Tapi diperlukan hati nurani yang tidak melulu hanya berucap kasihan. Hanya kelemahan dalam penanggulangannya, Kuningan belum memiliki data terpadu kemiskinan. Selama ini, data di setiap instansi berbeda. Tidak satu pun yang nyaris sama. “Bagaimana mau menanggulangi kemiskinan, kalau data tidak valid, tidak satu. Kalau beda begitu otomatis penanganannya akan berbeda pula,” katanya. Untuk itu, ia tidak ingin kejadian serupa terjadi ke depan. Minimal bisa diminimalisasi perbedaannya agar pola penanganan sama. Tentu peranan camat dalam hal ini sangatlah signifikan. Sebab camat merupakan ujung tombak bersama kepala desa dan lurah yang tahu persis kondisi kemiskinan di daerahnya masing-masing. “Tanpa camat, penanganan kemiskinan gak ada apa-apanya. Kami pucuk pimpinan hanya mendorong. Saya yakin camat paham,” tandasnya. Yosep mempertegas, bahwa untuk Kuningan sejahtera, penanganan kemiskian tidak hanya life service semata. Maka setelah seminar, ia memerintahkan bappeda untuk ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan hanya sebagai macan kertas saja. Untuk data terpadu sendiri, pihaknya akan memulai dengan pertemuan seluruh instansi terkait, baik daerah maupun vertikal. Awal mula yang mesti ditetapkan bersama adalah kaitan dengan parameter. “Saya targetkan data terpadu kemiskinan selesai 2013. Sehingga 2014 sudah bisa digunakan,” janji dia.(tat)