PDIP Dinilai Menghambat Pembangunan

SUMBER– Ketua Umum DPP Srikandi Hanura Miryam S Haryani MSi menilai PDI Perjuangan terkesan menghambat pembangunan Kabupaten Cirebon, dengan mengulur pilkada putaran kedua. Menurutnya, boikot yang dilakukan PDIP di legislatif untuk mengejegal pelaksanaan putaran kedua, tidak sepatasnya dilakukan. Sebab, bagaimanapun tahapan pilkada harus tetap dilanjutkan. Apalagi, masa jabatan bupati berakhir 10 Desember  2013. “Ini kan hajat masyarakat Kabupaten Cirebon, kalau PDIP menghambat berarti PDIP menghambat pembangunan di Kabupaten Cirebon,” tegas Miryam, kepada Radar, Selasa (5/11). Saat disinggung terkait kekosongan ketua DPRD dari PDIP, yang kemudian mendadak memunculkan pelaksana tugas, Miryam mengatakan, hal tersebut sebagai strategi untuk menjaga kebijakan legislatif terutama anggaran. Seharusnya, mekanisme ini ditempuh jauh-jauh hari. “Ini sangat kental sekali unsur politisnya,” ungkapnya. Dia juga mengatakan, lima belas partai yang bergabung memberikan dukungannya kepada pasangan Hebat (Heviyana-Rakhmat) di putaran kedua, tentunya memberikan stimulus atau amunisi. “Kalau  dari 15 partai yang bergabung kita head to head di putaran kedua dengan PDIP, kemudian target kami hanya 65 persen berarti salah besar. Apa kontribusi partai lain untuk pemenangan kita? Dan saya rasa target 85 persen itu sangat realistis,” tandasnya. Dia menegaskan, bila lima belas partai pendukung yang telah merapat ke pasangan Hebat (Heviyana-Rakhmat) kemudian membelot, pihaknya akan memberikan peringatan. Diakuinya, bahwa potret daerah pantura memang cukup keras dibandingkan daerah lainnya, sehingga sangat wajar ketika pelaksanaan pilkada konstalasi politiknya cukup kencang. Ditambahkannya, semua partai yang merapat ke pasangan Hebat bukan semata pragmatis, tapi mereka bicara sesuai dengan aturan dan garis komando dari pimpinan pusat. “Tidak mungkin melakukan transaksional di luar ketentuan partai,” terangnya. (sam)