Radarcirebon.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat indikasi alokasi dana ibu kota negara (IKN) pada 2023 mencapai Rp 27 triliun sampai Rp 30 triliun. Itu akan berfokus pada pembangunan konstruksi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) tahap pertama.
Kamis, 21 April 2022, dikutip dari Antara, ”Tentu APBN akan ikut dalam pembiayaan IKN. Tetapi pembiayaan kreatif akan kami buat,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Menurut dia, dalam pembiayaan pembangunan IKN akan diciptakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Selain itu, menciptakan berbagai skema pembiayaan dari sumber-sumber lain yang sifatnya non APBN.
Kemenkeu mencatat fokus pembangunan KIPP tahap pertama terdiri atas pembangunan infrastruktur dasar seperti perumahan, air minum atau air bersih, dan sanitasi. Selanjutnya konektivitas berupa jalan akses, jalan tol, dan jalan KIPP, serta gedung pemerintah seperti istana dan kantor.
”Akan terdapat pula pembangunan simpul konektivitas untuk bus, pelabuhan, dan bandara, sarana prasarana pendidikan dan kesehatan, sarana pertahanan dan keamanan, kegiatan operasional dan koordinasi persiapan dan pembangunan IKN, serta dukungan energi, listrik, dan teknologi informasi dan komunikasi,” ucap Suahasil Nazara.
Suahasil menyampaikan, terdapat lima nilai strategis dalam pembangunan IKN. Yakni meningkatkan pemerataan pembangunan lantaran porsi produk domestik bruto (PDB) sebesar 58 persen berada di Pulau Jawa. Sehingga diperlukan perubahan mindset Jawa sentris ke Indonesia sentris.
”Kedua, lanskap dan sistem transportasi ramah lingkungan melalui kota pintar dan kota hijau. Ketiga yaitu pembiayaan kreatif antara lain skema KPBU, penerusan surat berharga syariah negara (SBSN), pemberdayaan Lembaga Pembiayaan Investasi (INA), serta crowd funding dan filantropi,” terang Suahasil Nazara.
BACA JUGA:
Nilai strategis keempat, lanjut dia, yakni penciptaan sumber pertumbuhan baru melalui nilai investasi yang besar sampai 2045. Serta akan menggerakkan aktivitas konsumsi dan sektor lainnya seperti properti, jasa keuangan, dan lain-lain.
”Sementara nilai kelima yakni transformasi digital pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis digital,” papar Suahasil Nazara.
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas mencatat dana program prioritas nasional 2023 dialokasikan sebesar Rp 467,3 triliun dalam belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Itu diarahkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas sehingga tidak ada proyek-proyek yang terlantar.
Berita berlanjut di halaman berikutnya...
BACA JUGA: