Radarcirebon.com – Pelarangan ekspor crude palm oil (CPO) oleh pemerintah, membuat petani kelapa sawit merugi.
Oleh sebab itu, Anggota DPR RI, Mulyanto meminta pemerintah membeli kelapa sawit rakyat untuk menghindari dampak negatif dari kebijakan pelarangan ekspor CPO terhadap petani.
\"Sebaiknya, Pemerintah memberikan insentif kepada petani kelapa sawit. Sebab, pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diputuskannya.”
“Terutama kepada pihak yang paling rentan terdampak; apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah,\" kata Mulyanto di Jakarta, Jumat 6 Mei 2022.
Baca juga: Larangan Ekspor CPO dan Turunannya, Airlangga: Tindak Tegas yang Melanggar
Setelah kebijakan larangan ekspor CPO diberlakukan, menurut dia, harga tandan buah segar (TBS) sawit hasil produksi petani menjadi anjlok.
Harga TBS, yang sebelumnya mencapai Rp3.000-Rp4.000, kini hanya dihargai Rp1.200-Rp1.600 per kilogram.
Akibatnya, petani menjadi rugi dan serba salah untuk menjual hasil kebunnya, tambahnya.
Salah satu insentif yang penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah melalui penyerapan terhadap produk TBS tersebut dengan harga yang wajar.