Radarcirebon.com, JAKARTA – Kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) tidak efektif dan cenderung merugikan banyak pihak.
Menurut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak Dikatakan tidak efektif, karena kebijakan tersebut tidak mampu menurunkan harga minyak goreng, terutama minyak goreng curah.
“Sementara itu, negara kehilangan pemasukan baik devisa ekspor maupun pungutan ekspor yang dikelola Badan Pengelola Dana Pungutan Kelapa Sawit (BPDPKS),” pungkasnya.
Kata dia, semestinya devisa ekspor atau pungutan ekspor bisa digunakan untuk mensubsidi haraga minyak goreng bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.
Baca juga: Soal Kasus Minyak Goreng, Kejagung Tetapkan Tersangka Baru
Tak kalah pentingnya, kebijakan ekspor juga berdampak pada terpuruknya harga sawit rakyat karena produksi mereka sulit dipasarkan.
“Kebijakan ekspor juga membuat harga CPO global naik karena saat ini dimonopoli Malaysia. Ini salah satu alasan mengapa harga minyak goreng tak kunjung turun meski CPO dilarang diekspor, karena patokan harganya tetap saja mengacu ke harga internasional,” kata Amin.
Namun demikian, menurut Amin pencabutan larangan ekspor CPO harus dibarengi dengan perbaikan signifikan terutama dari sisi distribusi dan mekanisme pengendalian harga.