SBY Minta Hentikan Kerjasama Militer Indonesia-Australia

JAKARTA - Sikap pemerintah Australia yang menolak meminta maaf maupun memberikan keterangan, mulai membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) geram. Beberapa kali SBY memilih mewakilkan pernyataannya kepada pejabat teknis terkait, seperti Menlu atau Juru Bicara Kepresidenan. Namun, kekesalan yang memuncak membikin orang nomor satu di Indonesia itu merasa perlu memberikan pernyataan sikap secara langsung. Kemarin (20/11), SBY menggelar konferensi pers membahas sikap pemerintah Indonesia terkait aksi penyadapan Australia di Kantor Presiden. \"Saya tahu rakyat Indonesia kesal dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Australia kepada Indonesia, kepada negara kita,\" jelas SBY. SBY menyatakan pihaknya merasakan kekecewaan yang mendalam terkait aksi penyadapan oleh negara tetangga tersebut. Sebab selama ini hubungan Indonesia dan Australia dalam keadaan baik. \"Bagi saya pribadi dan Indonesia, penyadapan yang dilakukan Australia ini sulit dimengerti. Saya sulit memahaminya, mengapa itu dilakukan. Kenapa harus menyadap kawan, bukan lawan,\" tegas SBY. Presiden 64 tahun itu memaparkan sejauh ini hubungan kerjasama Indonesia-Australia, selalu berjalan baik. Bahkan, ketika Indonesia mengalami musibah bencana alam, Australia dengan cepat mengirimkan bantuan. Pada 2005, kedua negara juga telah menyepakati untuk meningkatkan kerjasama menjadi kemitraan strategis. Kerjasama bilateral di berbagai bidang pun ikut meningkat. \"Apa yang saya sampaikan ini menggambarkan tingkat dan keadaan hubungan bilateral kita berlangsung baik,\" katanya. Karena itu, SBY menekankan pemerintah Indonesia perlu mempertanyakan dasar aksi penyadapan Australia. Sebab, aksi penyadapan tersebut jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. \"Kalau berpikir jernih ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat sebagai partner yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik,\" tegas SBY. SBY mengakui, pembicaraan di telepon tidak menyangkut urusan rahasia negara. Dia menguraikan, rahasia negara tidak akan disampaikan lewat sambungan telepon. Hal tersebut juga berlaku bagi para pejabat negara. \"Ada disiplin bagi pejabat negara, jadi tidak mungkin begitu saja melalui telepon. Saya bisa panggil menteri untuk kasih perintah langsung, jadi pembicaraan telepon itu tidak ada yang rahasia,\" jelasnya. Meski begitu, aksi penyadapan cukup membuat pemerintah Indonesia naik pitam. Karena itu, SBY menekankan pihaknya akan melakukan sejumlah langkah-langkah progresif menanggapi sikap Australia yang terkesan mengabaikan protes Indonesia. Dia menyatakan, pemerintah Indonesia masih menunggu penjelasan dan tanggung jawab Australia terkait aksi penyadapan tersebut. Terkait hal tersebut, dia akan mengirim surat protes resmi kepada PM Tony Abbott. \"Saya sekali lagi betul-betul mengharapkan penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia, bukan kepada komunitas dalam negeri Australia,\" tegasnya. Di samping itu, SBY menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan mereview kembali sejumlah agenda kerjasama bilateral Indonesia-Australia.  Bahkan, dia menginstruksikan dihentikannya beberapa bentuk kerjasama. Di antaranya, kerjasama pertukaran informasi dan pertukaran intelijen antara kedua negara, kemudian juga sejumlah latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia yang bersifat gabungan. \"Saya juga minta dihentikan coordinated military operation (Operasi militer gabungan) dalam menghadapi masalah bersama seperti people smuggling (pencari suaka). Karena tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan terhadap TNI, terhadap kita,\" paparnya. Kemudian, SBY juga menuntut agar kerjasama bilateral di berbagai bidang antara kedua negara di masa depan, harus didasari tata cara kerjasama yang jelas dan mengikat. Baik menyangkut latihan bersama antara tentara Indonesia dan Australia, serta kerjasama dalam menghadapi persoalan pencari suaka. \"Di masa depan, keberlanjutan kerjasama memerlukan protokol, code of conduct dan guiding principle. Seperti kerjasama intelijen dan protokol itu nantinya sifatnya mengikat jelas,\" tuntutnya. SBY juga berpesan kepada WNI yang bermukim di Australia, mulai dari kalangan diplomat, pekerja maupun mahasiswa, agar tetap tenang. Dia mengatakan, menjadi tugas pemerintah Indonesia dan Australia untuk menyelesaikan persoalan tersebut. \"Saya berpesan ke rakyat Indonesia yang berada di Australia untuk tetap tenang dan teruslah bekerja dan belajar. Pemerintah Indonesia dan Australia memiliki tugas dan kewajiban mengatasi masalah ini,\" tuturnya. Menlu Marty Natalegawa menuturkan bahwa pihaknya sudah menyusun surat protes resmi Presiden SBY tersebut. Surat tersebut dikirimkan tadi malam. \"Malam ini (tadi malam) kami kirimkan surat (pada PM Australia),\" katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin. Sementara terkait penghentian sejumlah kerjasama, Marty menekankan bahwa hal tersebut berlaku efektif sejak diumumkan Presiden SBY. \"Ya sekarang (dihentikan). Bapak kan tadi bilang, dihentikan, ya dihentikan sekarang,\" tegasnya. Di bagian yang sama, Dubes RI untuk Australia Najib Riphat Kesuma menyatakan pihaknya telah melaporkan berbagai hal terkait kondisi umum hubungan Indonesia-Australia di tempatnya bertugas, Canberra. Sesuai arahan Presiden SBY, pihaknya akan menunggu respon pemerintah Australia terkait aksi penyadapan tersebut. Karena itu, Najib juga belum bisa memastikan apakah dirinya akan kembali ditugaskan di Canberra. \"Saya belum tahu. Ini kan tergantung kepada bagaimana respon dari pemerintah Australia. Kita mesti mengakses semuanya dan kita mengharapkan yang terbaik, yang dapat kita peroleh dari kepulangan saya ataupun pemanggilan saya ke Indonesia,\" ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menyatakan pihaknya telah bertemu dengan pihak intelijen Australia. Pertemuan tersebut membahas aksi penyadapan Australia. Pertemuan tersebut membuahkan hasil positif dimana pihak intelijen Australia berjanji untuk tidak mengulangi lagi tindakan penyadapan tersebut. \"BIN sudah berkomunikasi langsung dengan intelijen Australia dan dalam komunikasi kami mereka menyatakan bahwa sekarang dan ke depan itu yang penting tidak ada lagi. Itu bahasa mereka yah, mereka meyakinkan tidak ada lagi penyadapan,\" kata Marciano di Kompleks Istana  Kepresidenan, kemarin. Marciano menguraikan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia itu terjadi dari tahun 2007 hingga tahun 2009. Terkait hal tersebut, pihaknya telah melayangkan protes keras dan meminta komitmen pihak intelijen Australia untuk tidak mengulangi hal itu. Dia melanjutkan pihak Australia memang tidak mengakui dengan gamblang adanya penyadapan itu. Namun, intelijen Indonesia telah mendapat informasi adanya pelanggaran dengan melakukan penyadapan tersebut. \"Penyadapan ini kan memang yang terbuka. Yang terbuka adalah 2007 dan 2009. Saya rasa pihak manapun tentunya, dia tidak akan men-declare itu sudah dikerjakan. Tetapi dari beberapa informasi yang kita terima, bahwa ada data-data yang memang terjadi pelanggaraan pada kurun waktu itu,\" lanjut Marciano. Karena itu, berkaca pada kasus penyadapan tersebut, Marciano menekankan agar para pejabat negara lebih berhati-hati dalam penggunaan sistem saluran komunikasi. Dia juga mengingatkan para pejabat negara untuk membatasi pembicaraan penting melalui saluran telepon yang berpotensi disadap. \"Kita harus berpikir kemana pun, apapun kita selalu disadap, oleh karena nya pembatasan materi pembicaraan itu menjadi hal yang penting di dalam saluran-saluran terbuka seperti itu. Kita harus selalu beranggapan kita ada yang sadap, sehingga kita batasi pembicaraan dari saluran telepon terbuka,\" urai Marciano. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqqie menilai, harus ada langkah kongkrit pemerintah RI terhadap Australia. Salah satunya, pemerintah harus melakukan uji teknologi terhadap semua peralatan teknis yang dimiliki kedutaan Australia di Indonesia. \"Jadi, kedutaan Australia itu diaudit. Apa benar ada alat penyadapan, sampai kemana.\" ujar Jimly di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (20/11). Jimly menilai, di era saat ini, semua orang bisa menjadi korban teknologi. Siapapun bisa disadap. Karena itu, langkah mengaudit kedutaan Australia merupakan langkah kongkrit, yang bisa langsung dilakukan pemerintah RI. \"Bisa pakai BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, red), bisa pakai Kominfo. Yang penting pemerintah Australia dan AS mempunyai itikad baik,\" tandasnya. Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifudin menyatakan mendukung langkah pemerintah RI melalui Presiden SBY. Menurut Lukman, sudah sepantasnya Australia memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terkait kasus penyadapan terhadap sejumlah petinggi negara.\"Tindakan penyadapan seperti itu di era berakhirnya perang dingin dan apalagi terhadap negara tetangga bersahabat adalah tindakan tak beretika dan tak bermoral,\" ujar Lukman. Dia menyatakan, penghentian sementara semua kerjasama yang sedang berlangsung saat ini merupakan tindakan tegas dan bermartabat dari Pemerintah RI yang berdaulat. Sementara itu, anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tantowi Yahya mengungkapkan kekesalannya terkait pernyataan dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbot yang menolak meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Dia mengatakan bahwa pernyataan Tony telah mencederai kepercayaan pemerintah Indonesia terhadap Negeri Kanguru tersebut. Selain itu, pernyataan Tony yang menyatakan bahwa penyadapan tersebut dilakukan untuk membantu bangsa Indonesia, dianggap politisi Partai Golkar tersebut tidak masuk akal dan dibuat-buat. \"Kalau mau membantu kan tinggal telepon presiden saja. Bagi saya itu adalah pernyataan yang tidak masuk akal, tanpa dasar, dan mengada-ada,\" pungkas Tantowi kemarin (20/11). Tantowi mengatakan bahwa penyadapan dalam segala bentuknya adalah ilegal. Dia meminta agar pemerintah Australia berfikir ulang dan segera meminta maaf kepada pemerintah Indonesia, serta memberi klarifikasi atas tindakan penyadapan tersebut. \"Sikap jantan adalah jaminan hubungan kedua negara tetap baik,\" ujar dia. Selaku anggota dewan yang mengurusi hubungan internasional, Tantowi memandang bahwa hal yang menyebabkan Australia melakukan penyadapan di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara ancaman bagi Australia. Namun dia tidak merinci bentuk ancaman seperti apa yang dimaksud. \"Indonesia adalah negara ancaman bagi Australia. Rakyat Australia selalu curiga terhadap kita,\" ujarnya. Pernyataan Tantowi tersebut bisa jadi benar mengingat Indonesia pernah bersitegang dengan Australia dalam suksesi di Timor-Timor (Timtim) pada 1999 silam. Selain itu, Indonesia dianggap tidak tegas dalam mencegah manusia perahu mendarat di wilayah Australia. Di bidang Militer, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menarik semua pasukannya yang sedang terlibat latihan gabungan dengan tentara Australia. Di antaranya latihan TNI AU di Darwin dan Kopassus di Lembang. TNI AU saat ini sedang terlibat latuhan bersama dengan Royal Australian Air Force (RAAF) di pangkalan mereka di Darwin. Latihan tersebut berlangsung sejak Senin (18/11) lalu dan menggunakan sandi Elang Ausindo 2013. TNI AU mengirim pesawat F-16. \"Harusnya sampai tgl 24, saya hentikan sekarang dan besok harus kembali. Ada enam pesawat di sana, mereka kembali,\" terang Moeldoko usai bertemu jajaran intelijen TNI di Badan Intelijen Strategis kemarin. Begitu pula latihan bertajuk Dawn Komodo 2013 di Lembang, Bandung, dihentikan sementara. Latihan tersebut sedianya melibatkan Kopassus dengan Special Air Service Regiment (SASR) Australia. Kedua satuan tersebut sebelumnya melakukan latihan bersama di Australia, lalu dilanjutkan di Indonesia. Sejumlah kegiatan patroli bersama juga dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Untuk kegiatan TNI AL, yang dihentikan adalah Latihan Bersama TNI AL dan Australian Navy. Seperti Latma New Horizon TTX, Latma Initial Planning Conference KAKADU dan Observer Ex Black Carilion. Moeldoko menyatakan, hingga kini belum ada tanggapan dari pihak militer Australia mengenai penghentian latihan tersebut. \"(penghentian latihan bersama) baru saja saya lakukan,\" lanjutnya. Menurut dia, bisa dipastikan keputusan tersebut akan mengganggu hubungan antara TNI dengan Tentara Nasional Australia. Hanya saja, sebagai Panglima dia tetap menjaga kesimbangan utk menghaadapi situasi tersebut. \"Secara pribadi saya msh berkomunikasi dgn panglima mereka tp sikap politik harus jelas, tegas,\" tuturnya. Bagi TNI, latihan bersama merupakan bagian dari mutual trust. Jika antar negara sudah tidak lagi saling percaya, maka tidak ada lagi alasan untuk melakukan latihan bersama. Pihak TNI memilih menunggu instruksi presiden selanjutnya mengenai kelanjutan kerjasama militer Indonesia dengan Australia. Hampir sama dengan Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman bakal menghentikan semua aktivitas kerjasama dengan Australian Federal Police (AFP) jika memang ada instruksi dari presiden. \"Kalau memang harus dievaluasi kerjasama itu saya kira antar negara (pemerintah),\" ujanrya di Mabes Polri kemarin. Saat ini, sejumlah kegiatan kepolisian memang didanai Australia. Di antaranya, pengembangan Densus 88, laboratorium cybercrime, dan pendidikan p[olisi internasional (JCLEC) di Semarang. Kerjasama untuk mengatasi human trafficking dan people smuggling juga akan dihentikan. (ken/bay/dod/byu)