Siapkan Pengungsian 111 Ribu Warga

JAKARTA - Penanganan pengungsi dampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara (Sumut), berangsur membaik. Para pengungsi dibagi dalam 30 titik pengungsian untuk memudahkan layanan. Berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), permasalahan utama di lokasi pengungsian adalah penyediaan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) dan air bersih, transportasi bagi anak-anak sekolah, dan kendaraan untuk evakuasi. Hingga kemarin, jumlah pengungsi mencapai 16.672 jiwa. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pihaknya telah mengucurkan dana siap pakai Rp2,75 miliar untuk keperluan pos komando, operasional tanggap darurat, dan penyediaan makanan bagi pengungsi. Selain itu, bantuan logistik dan peralatan senilai Rp4,97 miliar juga telah dikirim ke Karo. \"Untuk operasi tanggap darurat, kami mengerahkan 750 personel,\" katanya. Sementara itu, Menkokesra Agung Laksono menuturkan pemerintah bersiap untuk kemungkinan terburuk dari erupsi Sinabung. Pengungsian dilakukan sampai jarak 10 kilometer. Artinya, sekitar 111 ribu orang harus diungsikan.  \"Kita pikirkan skenario terburuk,\" terang Agung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Pemerintah telah menyiapkan pusat pengungsian beserta sejumlah fasilitas pendukung. Di antaranya sanitasi, dapur umum, posko kesehatan hingga angkutan antar posko. Posko-posko tersebut disebar di sejumlah titik. Agung mengatakan sejumlah pengungsi memilih kembali ke rumah saat kondisi erupsi menurun. \"Kita tidak bisa menahan. Kalau keadaan memburuk, kita panggil lagi,\"ujarnya. Agung menyesalkan tidak adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Karo. Padahal, status Gunung Sinabung terus meningkat selama beberapa bulan terakhir. Terkait hal tersebut, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada Pemda setempat sejak September lalu. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. \"Kita tegur, tidak ada ada BPBD. Ditegur supaya dipaksakan ada BPBD agar ada pertanggung jawaban, operasional di lapangan, atau administrasi keuangan,\"ujarnya. Karena tidak ada BPBD, maka pendanaan bencana saat ini terpaksa dikelola oleh Kodim dan bupati Karo. Mereka menangani mulai dari administrasi hingga urusan-urusan logistik. Sesuai aturan, lanjut Agung, harusnya pemerintah tidak bisa mengalirkan dana penanganan bencana karena belum ada BPBD. Namun, karena bencana terus terjadi, pemerintah memutuskan untuk dikelola oleh Pemda sementara waktu. \"Sebetulnya kalau BPBD tidak ada, tidak boleh dialirkan uang ke sana. Tapi kalau itu terjadi masyarakat yang jadi korban dong. Jadi terpaksa kami harus ada diskresi untuk bisa jalankan tanpa ada BPBD tapi ada yang bertanggungjawab. Jadi bupatinya langsung dan juga pelaksana oleh komandan Kodim,\" katanya. Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan bahwa Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Bupati Karo Kena Ukur Surbakti akan berkonsultasi apakah diijinkan membentuk BPBD. Sebab, slot untuk kelembagaan di Kabupaten Karo sudah habis. \"Itu nanti berkoordinasi dengan Mendagri,\" ujarnya. (byu/ken/ca)