DPT Bermasalah Tersisa 2,2 Juta

JAKARTA - Jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang terindikasi masih bermasalah karena nomor induk kependudukan (NIK) yang invalid terus menyusut. Kementerian Dalam Negeri mengklaim sudah menemukan 5 juta pemilih dalam daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih dahulu mengumumkan bahwa hasil penyisirannya menemukan 3,2 juta padanan NIK yang diidentifikasi bermasalah dalam DPT. Dengan demikian, di antara total 10,4 juta DPT yang invalid, kini masih tersisa 2,2 juta yang harus dituntaskan sebelum batas waktu perbaikan DPT berakhir pada 4 Desember mendatang. \"KPU sudah menemukan 3,2 juta dan kami (Kemendagri) menemukan 5 juta, berarti tinggal 2,2 juta lagi yang harus dicari,\" ujar Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman di kompleks parlemen kemarin (26/11). Namun, dia tidak bisa memastikan, apakah 5 juta pemilih temuan Kemendagri itu berbeda sepenuhnya dengan 3,2 juta yang diselesaikan KPU. \"Tidak tahu karena itu kan pengumuman dari KPU. Yang sudah pasti itu dari kami 5 juta dan akan diserahkan. Tapi, (proses perbaikan) ini berjalan sampai 4 Desember,\" terangnya. Irman menjelaskan, adanya 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid dalam 186,6 DPT yang ditetapkan pada 4 November lalu bukan karena penduduk yang bersangkutan tidak memiliki NIK. Persoalannya terletak pada identitas nama pemilih maupun tanggal lahir yang tidak dicatat secara lengkap oleh panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih). \"Begitu kami temukan nama lengkap dan tanggal lahirnya, ditemukan (NIK-nya) di DP4,\" katanya. Sejak awal, kata dia, pihaknya tidak mau langsung memberikan NIK terhadap pemilih yang data NIK-nya invalid. Sebab, itu sama saja dengan memberikan legalitas terhadap orang yang mungkin sebenarnya tidak ada. \"Oleh karena itu, harus turun ke lapangan. Itu gunanya tim turun. Nah, kemarin sudah dituntaskan sebanyak 5 juta yang ditemukan di DP4,\" terang Irman. Kemendagri, lanjut dia, terus meng-update perbaikan data pemilih tersebut. Irman menyebutkan, ada data by name, by address dan dengan NIK yang lengkap sebanyak 190 juta dalam DP4. \"Itu lengkap dengan lima elemen data kependudukan. Tapi, KPU kan mengirim ke kami lagi. Maka, kami bantu KPU untuk mencari,\" katanya. Mendagri Gamawan Fauzi sejak awal mengimbau agar masyarakat ikut aktif menanyakan jika datanya salah atau tidak tercantum dalam DPT. Kemendagri, kata dia, juga sudah mengirim 50 orang staf ke daerah potensial untuk mencari 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid itu. \"Kami surati semua gubernur, bupati, wali kota agar membantu KPU di daerah. Sekda dan kepala dinas juga dikumpulkan untuk diberi arahan membantu KPU,\" terangnya setelah mengikuti rapat paripurna DPR. Dihubungi secara terpisah, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan belum mengetahui angka pasti perkembangan perbaikan data kependudukan 10,4 juta pemilih dalam DPT. Ferry menyatakan, KPU saat ini masih menunggu proses pencermatan faktual yang sudah dilakukan sejumlah KPU daerah. \"Daerah saat ini sedang unggah data,\" ujar Ferry. Menurut Ferry, proses pencermatan data pemilih yang bermasalah tidak hanya dilakukan dengan penyandingan. Seluruh KPU yang mendapat catatan terkait DPT bermasalah harus turun ke lapangan. Proses itu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih yang terdata adalah riil atau sebaliknya tidak ditemukan. \"Sekarang datanya masih dikompilasi,\" ujar Ferry. Jika memang ada temuan perkembangan dari Kemendagri, kata Ferry, bisa saja angka tersebut benar. Dalam hal ini, KPU daerah juga bekerja sama dengan dinas kependudukan dan catatan sipil daerah untuk melengkapi data kependudukan pemilih. \"Data NIK Kemendagri akan di-inject ke data DPT kita,\" tandasnya. (fal/bay/c6/tom)