Radarcirebon.com, KESAMBI – Pada reses masa persidangan kedua tahun 2022 ini, Anggota DPRD Fraksi Demokrat dari Dapil III Kesambi-Pekalipan, R Endah Arisyanasakanti SH kembali menyapa dan menyerap aspirasi dari para konstituennya.
Kemarin, Endah turun menemui para konstituennya di RW 04 Kesambi Dalam Kelurahan Drajat, Kesambi. Pada reses tersebut terjadi dialog dengan warga masyarakat, dan Endah lebih banyak mendnegar karena ingin belanja masalah dari warga.
Selama Reses, Endah menerima banyak aspirasi dari para konstituen, tidak hanya aspirasi, politisi Partai Demokrat ini juga mendengarkan banyak kritik dari masyarakat, teritama terkait pembangunan yang masih belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
Endah mendengarkan keluhan dari para ketua RT dan para ketua RW dengan sistem dan alur pelayanan dokumen kependudukan. Di satu sisi, memang pemerintah terus memberikan kemudahan, tetapi ternyata kemudahan yang diberikan, tidak sepenuhnya diterima.
BACA JUGA:Pengumuman Hasil Autopsi Ulang Brigadir J, Tim Forensik: Tidak Ada Kekerasan Selain Kekerasan Senjata Api
Seperti kebijakan aturan dari pusat, bahwa untuk pelayanan kependudukan, diantaranya seperti warga pindah datang bisa langsung tanpa pengantar RT/RW.
“Mereka keberatan karena banyak kejadian, contoh, ternyata warga yang bersangkutan buron dan RT RW tidak tahu, nah ini dibawah yang kerepotan,” kata Endah
Tidak hanya itu, Administrasi kependudukan, Endah menjelaskan, merupakan pelayanan dasar yang sangat penting, akan tetapi, jangan sampai kemudahan yang diberikan membuat masyarakat bingung, bahkan bisa berdampak negatif seperti yang dicontohkan.
Setidaknya, kata Endah, kemudahan pelayanan tersebut bisa dievaluasi, dan didukung oleh semua, terutama juga oleh masyarakat, meskipun dimudahkan tanpa harus mengantongi pengantar RT/RW, setidaknya warga yang bersangkutan memberikan tembusan kepada RT/RW setempat, terutama mengenai persoalan pindah-datang penduduk.
BACA JUGA:Gregoria Mariska Bertemu Akane Yamaguchi di Kejuaraan Dunia, Enggan mengingat Hal Ini
Tak hanya itu, dijelaskan Endah, yang saat ini hangat dibicarakan, konstituennya juga banyak yang mempertanyakan kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemkot Cirebon. Mereka menyayangkan adanya kebijakan tersebut, padahal tahun ini digadang-gadang sebagai tahun pemulihan pasca pandemi, yang seharusnya pembangunan kembali digencarkan untuk mengejar ketertinggalan selama dua tahun.
“RW dan LPM keberatan dengan adanya kebijakan pemangkasan anggaran, sehingga pembangunan terhambat," tandasnya.
Kemudian juga pelayanan BPJS yang menurut sebagian warga itu repot, karena dengan online, tidak semua warga bisa menguasai HP. Belum lagi di pendidikan, masih banyak yang mempertanyakan masalah uang gedung di tingkat SLTA, itu semua akan saya bawa untuk dibaahas di DPRD.
BACA JUGA:BCL Dicium Ray Prasetya di Atas Panggung, Netizen Murka: Kurang Ajar, Main Nyosor Aja!