Angka Putus Sekolah Dipertanyakan

KUNINGAN – Rapat paripurna DPRD terkait RAPBD 2011, memasuki sesi kedua yakni pandangan umum fraksi. Dalam pandangan umum yang dihelat Jumat (3/12), salahsatu fraksi menanyakan tentang angka putus sekolah. ”Dalam bidang pendidikan berapa besaran angka putus sekolah, dan berapa persen perkiraan buta aksara yang akan menjadi target angka pengurangannya,” ungkap Ketua Fraksi Partai Golkar, Ir Abriyanto Setiawan MSi. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan sejauhmana perhatian pemda terhadap upaya pembangunan yang belum teranggarkan. Yakni tentang sarana prasarana dan infrastruktur pendidikan berupa fasilitas ruang perpustakaan, laboratorium dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). ”Hal ini kami gali dan pertanyakan semata untuk meningkatkan kemampuan anak bangsa dan kesetaraan siswa. Yakni dalam menyerap ilmu pengetahuan agar mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah sebagaimana diamanatkan UUD’45,” kata Abriyanto. Untuk bidang kesehatan, Fraksi Golkar menanyakan tentang seberapa besar upaya peningkatan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan serta gizi bagi masyarakat miskin. Juga menanyakan tentang apa saja dari peningkatan sarana prasarana infrastruktur kesehatan. ”Apakah telah tersedia mobil ambulance dan mobil jenazah pada setiap kecamatan? Apakah ada peningkatan terhadap mutu pelayanan puskesmas terutama untuk rawat inap? Hal ini agar tetap menjadi konsen sesuai dengan komitmen pemda terhadap warganya,” lanjut fraksi tersebut. Sementara itu, Fraksi Demokrat dalam menyoroti belanja daerah, menyampaikan beberapa catatan. Menurut ketuanya, Yayat Ahadiatna SH, RAPBD 2011 menunjukkan porsi alokasi anggaran belanja tidak langsung yang lebih besar dari belanja langsung. Perbandingannya 80,06 persen dan 19,94 persen dari total anggaran belanja. Dengan demikian, kata Yayat, proporsi belanja langsung untuk publik dan belanja modal tidak sesuai dengan amanat Permendagri 25/2009. Aturan itu mengamatkan agar belanja langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari belanja tidak langsung. Demikian pula untuk belanja langsung, bahwa porsi belanja modal harus lebih besar dari belanja barang dan jasa. ”Terkait tren berkurangnya proporsi anggaran publik berikut pemangkasan sejumlah besar kegiatan yang semula direncanakan sejak tahun 2007, kami memandang perlu adanya penjelasan dan gambaran yang rinci dari pemerintah daerah kepada masyarakat. Terutama menyangkut rincian kegiatan apa saja yang dipangkas atau ditunda di tahun anggaran 2011 nanti,” kata Yayat. (ded)