BLT Tepat Sasaran Solusi Penyesuaian Harga BBM

BANDUNG - Direktur Sekolah Kajian Stratejik Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto PhD menngatakan, bantuan langsung tunai (BLT) merupakan solusi jangka pendek untuk mengatasi dampak dari penyesuaian harga BBM. Tapi, berbagai solusi dapat diberikan untuk melengkapi solusi jangka panjang.

Pemerintah tidak mungkin memberikan BLT secara terus-menerus kepada masyarakat karena adanya keterbatasan anggaran. Namun, kata dia, memang perlu pendekatan pemberian subsidi yang lebih variatif dibandingkan dengan BLT. Sebab, BLT juga memiliki dampak. Di antaranya, akan menaikkan inflasi.

Ketika daya beli terjaga, masyarakat golongan rentan akan menjaga optimisme dan tidak panik. "Perlu pelibatan komunitas masyarakat yang lebih formal atau yang disebut dengan people gorvernance dalam penyaluran BLT. Di mana, orang-orang terlibat aktif atau berkontribusi dalam menyejahterakan publik," ujar Athor.

BACA JUGA:Ridwan Kamil Kukuhkan Kepala Kantor Regional III BKN Bandung

Tim ekonomi pemerintah tentunya sudah berupaya mengkalkulasi agar besaran BLT dapat membantu kebutuhan masyarakat. Paling tidak, masyarakat tidak kehilangan daya beli. "Tentunya tetap akan ada dampak bagi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah. Dengan adanya buffer dari masyarakat bawah, semuanya akan terangkat. Masyarakat kelas menengah akan lebih mudah berinovasi karena soft income mereka lebih banyak," kata ekonom UI tersebut.

Dia menilai, pengalihan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah, merupakan langkah baik dan lebih tepat sasaran. Tanpa kebijakan ini, subsidi akan terus dinikmati oleh masyarakat mampu. "Distribusi subsidi selama ini masih belum tepat sasaran, karena subsidi dalam bentuk barang bisa diperoleh oleh semua kalangan masyarakat. Sebagai makhluk ekonomi, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan utilitas. Dari situ orang-orang kalangan mampu, akan terus mengambil jatah subsidi dan memiliki daya serap lebih besar dibandingkan masyarakat kalangan rentan dan bawah," ungkapnya.

BACA JUGA:Mabes Polri Angkut MAH Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka Peretasan Bjorka

Di sisi lain, pasar tetap menerima kebijakan ini dengan baik. Memang terjadi pro dan kontra, namun pemerintah tetap bisa mengatasinya. Demokrasi tetap berjalan, semua orang boleh berpendapat, dan sampai sejauh ini aman. BLT tetap disalurkan agar daya beli masyarakat tetap kuat.

Pengamat sosial dari Universitas Airlangga (Unair), Bagong Suyanto menyebut, BLT diharapkan bisa jadi bantalan bagi masyarakat terhadap dampak penyesuaian harga BBM. "Ini memang sangat dilematis bagi pemerintah. Begitu diputuskan BBM naik, pasti berbagai barang kebutuhan harganya ikut naik. Lalu bagaimana agar masyarakat memiliki daya beli? Karena itulah pemerintah memberikan BLT,” katanya.

Pemerintah perlu memiliki data yang akurat dan up to date. Sehingga, program BLT BBM yang diluncurkan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberian bantuan seperti ini, ujarnya, justru bisa membuat mekanisme self help masyarakat pudar dan menimbulkan ketergantungan.

Ketua Forum Ekonomi Konstitusi Defiyan Cori turut mengatakan, bansos bisa dijadikan usaha untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Pertimbangan inflasi tidak ada masalah jika kebijakan pro rakyat dilanjutkan. Cori juga menyarankan agar ada percepatan untuk meningkatkan kapasitas UMKM dengan memberikan pendampingan. Menjadi penting bagi UMKM untuk mengelola usaha dan bisnisnya secara profesional. (red)