Bilik Harus Steril dari Ponsel

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti modus money politics yang saat ini makin kreatif. Dalam seminar pengamanan pemilu di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta Kamis (5/12), mereka mengaku sudah mengidentifikasi sejumlah trik money politics. Sebagai antisipasi, Bawaslu sedang merumuskan aturan untuk mencegah terjadi hal semacam itu. Ketua Bawaslu Muhammad mengungkapkan, modus \"serangan fajar\" atau membagi-bagikan uang pagi sebelum coblosan dianggap kuno oleh para pelaku money politics. Model semacam itu juga sangat mudah dideteksi. Justru yang sedang berkembang saat ini adalah model lain dari modus serangan fajar. Salah satu yang sering digunakan adalah memanfaatkan kamera ponsel. Pemilih diminta memotret kertas suara yang dia coblos sebelum keluar dari bilik suara. \"Setelah keluar dari tempat pemungutan suara, sekitar 100 meter kemudian sudah ada kader partai yang menunggu,\" terangnya. Pemilih diminta menunjukkan bukti bahwa dia mencoblos partai tersebut lewat foto di ponselnya. Setelah ada bukti, baru uang diberikan. Lebih ekstrem, ada kader yang berani memberikan down payment alias uang muka terlebih dahulu kepada pemilih sehari atau beberapa hari sebelum mencoblos. Pelunasan dilakukan setelah ada bukti pencoblosan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu sedang merumuskan aturan melarang ponsel berkamera masuk bilik suara. Modus lainnya adalah menggunakan potongan kertas hasil coblosan. Kader partai mengarahkan pemilih untuk membuat lubang yang besar di kertas suara hingga potongan kertas yang dicoblos itu terpisah dari induknya. Selama ini suara tetap sah meski lubang coblosan besar. Sama seperti modus ponsel, pemilih membawa potongan kertas itu dan menunjukkannya kepada kader partai yang berada tidak jauh dari TPS. Jika potongannya cocok dengan partainya, barulah sang pemilih diberi ucapan terima kasih berupa uang. \"Untuk itu, kami juga sedang mengkaji standarisasi ukuran alat coblos sehingga lubangnya tidak terlalu besar,\" tambahnya. Acara kemairn juga dihadiri sejumlah pimpinan ataupun perwakilan partai politik. Beberapa di antaranya Muladi dari Partai Golkar, Tjahjo Kumolo dari PDIP, Anis Matta dari PKS, dan Andi Nurpati dari Partai Demokrat. Hadir pula Ketua KPU Husni Kamil Malik dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan yang menjadi keynote speaker menyatakan, potensi konflik pada Pemilu 2014 sangat besar. Karena itu, partai politik maupun capres yang berlaga diminta untuk menenangkan massanya hingga level terbawah. Polri sudah menyiapkan langkah pengamanan, mulai identifikasi masalah, indoktrinasi pasukan, koordinasi pihak terkait, hingga operasi pengamanan. \"Kami juga sudah punya MoU dengan KPU, Bawaslu, Kejaksaan Agung, maupun partai-partai politik peserta pemilu,\" ujarnya. (byu/c6/fat)