CIREBON- Memanasnya perseteruan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) vs Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, menimbulkan reaksi yang beragam dari kalangan mahasiswa. Ketua Komite Pengorganisasian Mahasiswa dan Pelajar Presidium Gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GmnI), Ibnu Abdillah menilai bahwa sikap DPRD sangat berlebihan. \"Dalam persoalan ini saya menganggap sikap DPRD Kabupaten Cirebon yang memangkas anggaran Satpol PP dan akan membawa permasalahan Satpol PP ke ranah hukum benar-benar berlebihan. Karena baik DPRD dan Satpol PP itu bagian dari unsur Pemerintah, tapi koq malah saling berlawanan,\" ungkapnya. Selanjutnya ia juga mengatakan, ucapan Ketua plt DPRD kurang tepat. \"Seharusnya dalam menangani masalah ini, H Mustafa (Ketua plt DPRD Kabupaten) sebagai pejabat publik enggak usah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan dihadapan masyarakat. Seharusnya dia itu mengeluarkan kata-kata yang lebih santun di depan publik,\" tuturnya. Masih menurut Ibnu, Pemerintahan suatu Negara tidak akan kuat, bila salah satunya tidak saling mendukung. \"Satpol PP itu bagian dari Pemerintahan yang bertugas membantu program-program pemerintah, nah kalau Satpol PP di lemahkan atau dikerdilkan maka saya yakin akan terjadi ketidakseimbangan dalam Negara,\" pungkasnya. Sementara itu menurut alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Cirebon, Rokhim mengatakan bahwa sikap Kasatpol PP merupakan tindakan pidana. \"Tindakan Abraham (Kasatpol PP Kabupaten Cirebon) sudah masuk ke unsur pidana. Makanya wajar, bila permasalahan ini dilanjutkan ke ranah hukum. Sebagai salah satu aparat Negara, tidak seharusnya Abraham bertindak kaya preman,\" tandasnya. (ful/rcc)
Kategori :