Anggaran PDAU Dicurigai Jadi “Bancakan”

KUNINGAN - Tunggakan pembayaran hak tunjangan 25 karyawan PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha) berbuntut panjang. Bahkan sejumlah kalangan mencurigai PDAU menjadi “bancakan”. Aktivis F-Tekkad Soejarwo menandaskan bahwa PAD dari PDAU sebetulnya bukan belum maksimal. Tapi ia menggunakan istilah lain yakni masih nihil. Lain halnya ketika dikelola oleh Disparbud dapat memberikan sumbangan PAD mencapai Rp1,2 miliar. “Waktu masih dikelola oleh Disparbud, PAD mencapai Rp1,2 miliar dari semua objek wisata yang sekarang dikelola PDAU. Terakhir, pada tahun 2012 Waduk Darma dapat memberikan PAD senilai Rp425 juta,” sebutnya, kemarin (15/12). Sebenarnya, lanjut Jarwo, tidak ada alasan bagi PDAU untuk tidak berkontribusi PAD. Apalagi sampai tidak membayar hak tunjangan puluhan pegawainya. Karena semua sudah pada tahu bahwa OW yang dikelola PDAU mendapat suntikan dana cukup besar dari APBD. Seperti dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, tidak kurang dari Rp14 miliar digelontorkan untuk BUMD tersebut. “Untuk pengembangan pembangunan, tidak kurang dari Rp 14 miliar. Dengan kondisi ini jangan-jangan PDAU hanya menjadi ‘bancakan’ saja. Dengan gaji yang gede, paling tidak telah terjadi miss management atau bahkan terjadi manajemen benang kusut,” tukasnya. Kemungkinan, imbuh dia, hal itu terjadi akibat penggunaan istilah “sebagaimana petunjuk” atau “nanti menunggu petunjuk”. Dewan Pengawas hanya sebagai pelengkap organisasi tidak berdaya dengan kondisi tersebut. Padahal seharusnya orang-orang yang bekerja di sektor pariwisata harus visioner, memiliki jiwa seni dan profesional. “Kita tunggu saja kedepan, masyarakat harus bersabar karena mereka selalu bilang bahwa PDAU baru seumur jagung dan harus maklum makanya belum bisa memberikan kontribusi pada pemasukan PAD,” sindir Jarwo. (ded)