KUNINGAN, RADARCIREBON.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan akan melakukan rasionalisasi anggaran tahun 2023, terkait gagal bayar yang dialami kepada pihak ketiga.
Rasionalisasi anggaran itu, akan diberlakukan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkup Pemkab Kuningan.
Ketua Ormas Siluman, Muhamad Nur mengatakan, rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemkab Kuningan, juga harus diberlakukan kepada Anggota DPRD Kuningan.
Karena menurutnya, jika seluruh anggaran SKPD terkena pemangkasan, maka anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD Kuningan, juga sebaiknya dirasionalisasi.
BACA JUGA:Siluman Kuningan Soroti Pembentukan Pansus Gagal Bayar
Muhamad Nur mengatakan, langkah pemangkasan anggaran pokir ini, perlu diambil untuk menjaga rasa keadilan.
"Jika anggaran SKPD dipangkas, ya anggaran pokir juga harus ditinjau ulang. Biar sama sama adil," kata Muhamad Nur, Jumat 17 Februari 2023.
Rasionalisasi anggaran untuk SKPD, sambung Muhamad Nur, merupakan langkah tepat yang dilakukan Pemkab Kuningan, namun dirinya menilai, pokir anggota DPRD juga bisa dirasionalisasi.
"Jangan sampai hanya SKPD saja yang anggarannya dipotong," sebut Nur panggilan akrab Muhamad Nur, kepada radarkuningan.com.
BACA JUGA:Kasus Bank Emok Belum Kelar, Desa Karangbaru Kuningan Diterpa Gagal Bayar Honor Hansip
BACA JUGA:Oknum Guru SD di Cilimus Kuningan Berbuat Tak Senonoh, 5 Siswi Jadi Korban
Di sisi lain, Nur menilai pembentukan Pansus Gagal Bayar yang sudah diresmikan DPRD Kuningan, dianggapnya sebagai langkah yang tergesa-gesa.
Pentolan Ormas Siluman Kuningan ini dengan tegas, terang-terangan tak sepakat dengan pembentukan Pansus Gagal Bayar.
Alasannya, Pemkab Kuningan sendiri sudah berjanji menyelesaikan tunggakan pembayaran ke pihak ketiga di Bulan April mendatang .