KUNINGAN, RADARCIREBON.COM – Persoalan Kabupaten Kuningan terkait persoalan tunda bayar, ternyata sudah selesai 100 persen.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Kuningan mengalami persoalan tunda bayar sebesar Rp 94 milliar pada tahun anggaran 2022. BACA JUGA:Medali Emas Timnas U-22 Indonesia, Indra Sjafri: Memecah Kebuntuan Selama 32 Tahun Dari anggaran sebesar Rp 94 miliar ini, terdiri dari 1.436 kegiatan. Selain itu, ada Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2002 selama 2 bulan sebesar Rp 38.986.789.700. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, DR Dian Rachmat Yanuar, dari laporan Kepala BPKAD Dr A Taufik Rohman tanggal 15 Mei 2023 yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati, Wabup dan Sekda serta Ketua DPRD dan Ketua Pansus Tunda Bayar, bahwa progress tunda bayar tahun 2022 sudah terselesaikan 100 persen. BACA JUGA:Informasi Terkait PPDB 2023 Jawa Barat, Dapat Diakses di Aplikasi Sapawarga “Kenapa tidak tepat bulan April sesuai dengan skema, karena memang ada beberapa SKPD atau administrasi yang belum diselesaikan. Alhamdulillah, kemarin Pak Opik menyampaikan sudah terselesaikan 100 persen,” kata Sekda Dian kepada wartawan ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa 16 Mei 2023. Menurutnya, BPKAD sudah melaksanakan proses pembayaran tunda bayar sebesar Rp 94.511.826.59 yang terdiri dari 1.436 kegiatan. Selain itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG) Tahun 2002 selama 2 bulan sebesar Rp 38.986.789.700 sudah diselesaikan. BACA JUGA:Pertamina Galang Kolaborasi Program Arboretum The Gallery of Sukapura di Tasikmalaya “Selanjutnya ke depan kita ambil langkah-langkah sesuai dengan rekomendasi pansus kemarin, bahwa tunda bayar ini tidak terulang kembali.” “Sesuai dengan perintah Pak Bupati, kita sudah mengambil langkah-langkah, untuk mengevaluasi progres pendapatan belanja tahun 2023 secara ketat, setiap pekan saya terus pantau pendapatan belanja.” BACA JUGA:Kadernya Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi, Partai NasDem Berkomitmen Hormati Proses Hukum “Bukan masalah keuangan yang sulit namun kita sedang mengatur bagaimana ritme dari belanja ini disesuaikan secara profesional dengan pendapatan yang kita terima,” jelasnya. Lebih lanjut, Sekda Dian, berdasarkan laporan dari BPKAD bahwa pendapatan transfer dari pusat juga terganggu, tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. BACA JUGA:Terbaik Lakukan Verifikasi Faktual, PPK Talun Dapat 2 Penghargaan dari KPU Kabupaten Cirebon Misal, untuk DAU tercantum akan mendapat sekian rupiah, ternyata pada pelaksanaannya tidak 100 persen. Oleh karena itu harus berhati-hati mengatur ritme cashflow-nya. “Termasuk dari konsekuensi dari tunda bayar ini, berpengaruh terhadap belanja dan pendapatan tahun 2023. Ini yang harus kita kendalikan. Sebagai Ketua TAPD saya sudah instruksikan dalam dua minggu sekali kami rapat,” terangnya. BACA JUGA:Bupati dan Wabup Hadiri Selamatan Giling Tebu, Sambut Baik Peningkatan Produksi Gula di Kabupaten Cirebon Sesuai SE Bupati Kuningan, lanjutnya, harus memprioritaskan kegiatan yang bersumber dari dana pusat dan provinsi. Yang lalu sebagai pengalaman, maka ke depan jangan sampai ada lagi terjadi peristiwa tunda bayar karena lost control atau rentang kendali. “Saya juga kemarin minta dukungan dari legislatif, bahwa kegiatan tahun 2023 harus betul-betul ada rentang kendali yang kuat kaitannya dengan keuangan,” jelasnya. BACA JUGA:Waduh! Desta Gugat Cerai Natasya Rizki Terkait dengan diraihnya WTP yang ke sembilan, kata Sekda Dian, itu artinya dari sisi laporan keuangan sudah cukup bagus, karena BPK ini adalah lembaga yang kridibel dan tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. “Saya tegaskan BPK hari ini, yang kemarin melakukan audit itu betul-betul audit yang sesungguhnya. Ada beberapa temuan dan ini mengindikasikan bahwa BPK tidak terinvensi oleh siapa pun.” BACA JUGA:Johnny G Plate jadi Tersangka Dugaan Kasus Korupsi, Ini yang Dilakukan Surya Paloh “Ada temuan hal yang wajar tapi secara keseluruhan Kabupaten Kuningan dalam penyajian laporan cukup bagus, bahkan Kuningan no 2 tertinggi kaitan pengembalian TGR, mungkin ini yang menjadi variabel WTP Kuningan bisa dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (ale)