JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Habiburokhman, menilai terdapat sejumlah kelemahan dalam implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang pedoman pelaporan dana kampanye peserta pemilu. Kelemahan antara lain terlihat dari tidak adanya pembedaan yang tegas antara laporan dana kampanye calon anggota legislatif (caleg) incumbent dan caleg nonincumbent. Padahal menurut Habiburokhman, secara hokum status kedua jenis caleg tersebut sangat berbeda. Caleg incumbent merupakan penyelenggara negara yang terikat aturan ketat untuk tidak menerima gratifikasi, atau suap dari pihak manapun terkait kedudukannya. Sementara caleg nonincumbent bukan penyelenggara negara. “Harus diakui bahwa secara sistematis, potensi kecurangan penggunaan dana kampanye jauh lebih besar dilakukan caleg incumbent. Karena itu seharusnya KPU melakukan penanganan khusus terhadap caleg incumbent,” katan Habiburokhman dalam sebuah diskusi yang digelar Komunitas Jurnalis Peduli Pemilu (KJPP) di Jakarta, Jumat (10/1). Kelemahan lain, audit yang dilakukan terhadap laporan dana kampanye yang sudah disampaikan, terkesan tidak serius. Habiburokhman mencontohkan, di satu sisi terlihat begitu luar biasa atribut kampanye dari seorang caleg dari parpol tertentu. Artinya jika dihitung secara kasat mata, anggaran yang dikeluarkan caleg tersebut tentu sangat besar. “Tapi setelah dilihat dana yang dilaporkan caleg tersebut sangat kecil dan tidak masuk akal. Dalam kasus ini seharusnya penyelenggara pemilu tidak bersikap pasif,” ujarnya. Selain itu, Habiburokhman juga menyebut tidak adanya kriteria yang jelas mengenai sumbangan yang bersifat tidak mengikat dalam Pasal 6 ayat 4 PKPU 17 Tahun 2013, juga merupakan kelemahan peraturan tersebut. “KPU tidak memberi definisi yang jelas dari frasa sumbangan yang bersifat tidak mengikat, karena tidak jelas menyebut apa yang harus dipatuhi. Harusnya KPU memberikan kriteria yang jelas sumbangan seperti apa yang dikategorikan sebagai sumbangan yang tidak mengikat,” katanya. (gir/jpnn)
Aturan Laporan Dana Kampanye Banyak Kelemahan
Sabtu 11-01-2014,14:39 WIB
Reporter : Dedi Darmawan
Editor : Dedi Darmawan
Tags :
Kategori :
Terkait
Terpopuler
Selasa 08-10-2024,19:30 WIB
Mahasiswa Asal Plered Ditemukan Tewas Akibat Tertabrak Kereta Api, Diduga Bunuh Diri
Rabu 09-10-2024,10:01 WIB
2 Hari Jelang Pernikahan, Mahasiswa Asal Cirebon Tewas Tertabrak Kereta Api
Rabu 09-10-2024,09:24 WIB
Ahmad Heryawan Pimpin Tim Pemenangan, Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Yakin Menang Pilgub Jabar
Selasa 08-10-2024,22:00 WIB
Astra Terima Penghargaan Indonesia’s SDGs Action Awards 2024
Rabu 09-10-2024,12:30 WIB
Kebakaran di Luragung Kuningan Atap Rumah Roboh, Penghuni Terkena Letupan Api
Terkini
Rabu 09-10-2024,19:00 WIB
Blusukan Lagi, Suhendrik Sosialisasikan 21 Program Unggulan di Kampung Melangse
Rabu 09-10-2024,19:00 WIB
Gunakan Bunga Lokal, Lovin.Flo Sukses Gelar Workshop Merangkai Bunga
Rabu 09-10-2024,18:30 WIB
Visi BERES Membangun Kampung Tematik. Begini Kata Eti Herawati
Rabu 09-10-2024,18:00 WIB
Lepas Sambut Danrem 063/Sunan Gunung Jati, Jaga Stabilitas dan Bangun Sinergi
Rabu 09-10-2024,17:30 WIB