SUMBER, RADARCIREBON.COM - Satu persatu bacaleg petahana PKB Kabupaten Cirebon buka suara. Mereka merasa tidak terima dengan penomoran bacaleg petahana, yang tidak lagi prioritas. Terlebih muncul dugaan transaksional jual beli nomor urut.
"Sebagai kader dan juga petahana, saya menyampaikan yang sebenar - benarnya terkait kondisi internal PKB Kabupaten Cirebon saat ini sedang tidak baik baik saja," ujar Anggota DPRD Fraksi PKB Kabupaten Cirebon, Emha Syahirul Alam, kepada Radar, kemarin (25/5).
Artinya, apa yang disampaikan Mantan Ketua DPC PKB, yang juga Ketua DPRD Kabupaten Cirebon saat ini Mohamad Luthfi MSi tidak benar, jika kondisi PKB Kabupaten Cirebon baik-baik saja.
"Saya dan H Tanung menyaksikan dan mendengar secara langsung Luthfi menyatakan banyak uang berseliweran dalam pencalegan dan itu disampaikan ke kita di dalam ruang kerja Ketua DPRD," kata Alam.
BACA JUGA:POPULER: 'Cinta' Syekh Panji Gumilang, Menanti Sundari Soekotjo Hingga 21 Tahun
Mantan Kuwu Desa Gombang, Kecamatan Plumbon itu menjelaskan, sebenarnya, secara pribadi setelah H Tanung statement di media, harapannya DPC PKB mengundang pihak terkait untuk diklarifikasi secara internal. Apakah benar peristiwa ungkapan Luthfi dan apakah benar terjadi demikian.
"Karena setelah berita itu berseliweran, saya ditelpon orang yang mengaku dari DPP, menanyakan perihal tersebut. Karena sudah menjadi konsumsi publik," ungkapnya.
Alam mengaku, mendapat saran dan perintah dari orang DPP PKB itu, meminta agar dirinya turut serta memediasi persoalan tersebut. Ia pun mengembalikan lagi persoalan ini kepada DPC agar tidak berlarut-larut dan kontra produktif terhadap skema pemenangan PKB di pemilu nanti.
"Di mahkamah tertinggi partai pun saya siap untuk menyampaikan kebenaran," tegasnya.
BACA JUGA:Profesor Ahli Air Zam Zam dari Madinah Belajar ke Syekh Panji Gumilang, Puji Istana Beras Al Zaytun
BACA JUGA:DAM Buka Kembali Pendaftaran AHM Best Student 2023
Alam menjelaskan, terkait dengan penomoran, wajib ada alasan yang kuat atas posisi struktur, incumbent dan pendatang baru. Jika Luthfi mengatakan cek ombak, maka, pernyataan yang bersangkutan tidak elok dan kurang strategis.
Sebab, akan lebih banyak resiko dan madorot politiknya bagi PKB dibanding manfaat yang mungkin diperoleh. "Ketika Luthfi menyampaikan tentang nomor urut caleg PKB Kabupaten Cirebon, Luthfi sebagai apa di DPC? Tidak ada kewenangan sama sekali yang dimiliki oleh Luthfi di DPC," terangnya.
"Ini seperti mempertontonkan bahwa soal strategi dan nomor urut ada di tangan Luthfi sebagai dalang. Sementara Luthfi bukan struktur apa pun di DPC. Jadi jaga mulutnya jangan asal jeplak," imbuhnya.
Ia mengaku sangat kecewa dan dilecehkan terkait penomoran bacaleg oleh DPC PKB Kabupaten Cirebon, selain dirinya dan beberapa incumbent yang telah ditempatkan di nomor sepatu atau nomor besar, juga banyak kader kawakan dan keturunan pejuang PKB lainnya.
BACA JUGA:LIHAT! Penampakan Kapal Jumbo Syekh Panji Gumilang, Panjangnya 58 Meter, Mau Buat Kapal Nabi Nuh?
BACA JUGA:Konsumen Solar Buruan Daftar, Pertamina Perluas Wilayah Implementasi
"Dua anak Deklarator PKB, Gus Sam'un Nasiruddin putra dari Almarhum Romo KH Nasiruddin Shiddiq atau Mbah Kuwu Nasir Ponpes An Nasher Kaliwadas juga mendapat nomor urut sepatu," ungkapnya.
Alam juga menjelaskan, semua orang tahu sepak terjang ayahnya yakni KH. Muntakhobul Fuad, pascareformasi 1998, beliau turut mendorong PBNU mendirikan partai politik bersama para ulama dan habaib se-Cirebon raya.
Tapi, balasan DPC PKB Kabupaten Cirebon terhadap dirinya yang juga petahana justru ditempatkan di nomor sepatu. Hal itu, bukan hanya pelecehan bagi dirinya, tetapi menyangkut marwah partai dan keluarga besarnya juga.
"Gak masalah, mungkin kepengurusan PKB dan Luthfi telah menjegal saya untuk menempati nomor urut yang layak. Tapi kecintaan dan hormat saya terhadap PKB sebagai parpol warisan ulama tidak akan luntur sedikit pun. Pengurus bisa berganti, tapi PKB tetap di hati," pungkasnya.
BACA JUGA:Disebut Yahudi, Ini 3 Salam Khas Syekh Panji Gumilang di Mahad Al Zaytun
BACA JUGA:Seberapa Penting Analisis Ekonomi Politik untuk Trader Forex? Simak Penjelasannya di Sini
Sebelumnya, Mantan Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, Mohamad Luthfi MSi menyampaikan, dinamika internal soal nomor urut bacaleg bagian cek ombak jelang pemilu 2024 mendatang, yang dilakukan oleh pengurus DPC PKB.
Menurutnya, wajar ketika Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) sebagai incumbent dalam proses pencalegan berada di nomor urut satu. Ini kebijakan yang lumrah di semua partai politik, dimana semua pimpinan dan incumbent ada di nomor urut 1.
"PKB Kabupaten Cirebon baik-baik saja. Bahkan, tidak benar adanya dugaan jual beli nomor urut bakal calon legislatif (bacaleg). Soal yang yang berseliweran itu hanya isu," kata Luthfi. (sam)
BACA JUGA:Seberapa Penting Analisis Ekonomi Politik untuk Trader Forex? Simak Penjelasannya di Sini