Pilih Direktur PDAU Bukan karena Kedekatan

KUNINGAN - Penyikapan Ketua DPC Partai Gerindra Kuningan, H Dede Ismail SIP terhadap PDAU (Perusahaan Daerah Aneka Usaha), rupanya bukan hanya menyangkut desakan audit. Dia juga melontarkan harapan sosok figur yang hendak menduduki jabatan puncak di BUMD tersebut. “Kandidat direktur PDAU harus betul-betul memiliki kredibilitas, kapabilitas, integritas dan mempunyai kemampuan manajerial serta jiwa leadership yang tinggi. Sehingga dalam penyeleksian nanti harus sangat selektif. Jangan sampai karena faktor kedekatan, ia bisa menjabat dengan mudahnya,” tegasnya, kemarin (12/1). Dikatakan, faktor kedekatan bukan zamannya lagi. Semua orang bisa mengklaim dirinya memiliki kedekatan dengan penguasa. Semua orang juga merasa dirinya seorang pengusaha, meskipun masih menjadi pengusaha kelas kampung. Untuk itu owner PDAU tidak boleh gegabah. Sebab uang yang digunakan untuk membangun perusahaan daerah tersebut dari uang rakyat. “Miliaran dana APBD dialokasikan untuk PDAU. Artinya uang rakyat lah yang digunakan untuk membangun PDAU. Untuk itu, seleksi direktur PDAU harus betul-betul selektif, jangan karena faktor kedekatan,” pinta Dede. Menurut dia, masih banyak orang kompeten yang pantas untuk menduduki posisi tersebut. Dede berani menyebutkan nama yakni H Dudung Mundjadji SH. Sebab selain mempunyai jiwa leadership yang tinggi, Dudung dinilai Dede berpengalaman dalam urusan mekanisme di DPRD. “Pak Dudung itu pernah menjadi ketua partai sekaligus pernah menjadi anggota dewan. Beliau paham betul bagaimana mekanisme di DPRD dan sering berhubungan dengan rakyat sehingga tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat dibawah,” ucap caleg incumbent nomor urut 1 dari dapil II tersebut. Dede tidak setuju jika pimpinan PDAU dipegang oleh orang yang hanya merasa dirinya pengusaha. Terlebih usahanya baru ecek-ecek dan masuk kategori kelas kampung. Hal ini patut dicamkan oleh pemangku kebijakan karena berhubungan dengan uang rakyat miliaran rupiah. “Makanya saya berharap seleksinya benar. Fit and proper test jangan asal menggugurkan kewajiban saja. Bila ada peraturan yang memayunginya, anggota DPRD juga harus dilibatkan dalam penjaringan kandidat,” tandas dia. Yang menjadi alasan kuat, menurut Dede, karena uang yang digunakan bukan uang nenek moyang melainkan uang rakyat. Jika kemudian timsel PDAU berat kepada orang yang memiliki kedekatan dan berkepentingan maka lebih baik PDAU dibubarkan. “Sekarang ini kita sedang menggalakkan reformasi birokrasi. Kalau salah melangkah dalam menjaring, maka kita bertaruh kerugian 4 tahun kedepan. Jangan sampai PDAU seperti sekarang. Saya haramkan unsur kedekatan,” ucapnya. Kaitan dengan pernyataan sebelumnya, Dede yang kebetulan menjadi anggota komisi B mengatakan bahwa saat ini komisi tersebut sedang mempersiapkan pemanggilan direksi PDAU. Kalau memang PDAU betul-betul bersih dan sehat, maka pimpinannya harus berani memberikan klarifikasi. “Komisi B sudah mendapatkan mandat dari pimpinan dewan. Maka sekarang kita sedang berjalan. Penegak hukum juga saya kira sedang berjalan sesuai dengan tupoksi yang dimilikinya. Jika sudah klir nanti, direksi juga akan nyaman dan public pun merasa puas dengan keterbukaan,” pungkasnya. (ded)