Joni : 2014 PDAU Take Off

KUNINGAN – Setelah 4 tahun memimpin, Dr Rafian Joni merasa yakin ke depan perkembangan PDAU lebih pesat. Sebab dengan langkah-langkah yang dilakukannya, kini PDAU berada dalam kondisi take off. Sebab efisiensi sudah dilakukan dengan dilunasinya pinjaman bank seniali Rp1 miliar. “Kami tadi sudah menjelaskan semuanya, termasuk tertundanya tunjangan karyawan yang ternyata hanya 18 orang. Tahun 2013 PDAU sudah mandiri, karena tanpa penyertaan modal tapi menghasilkan laba, meski baru Rp13 juta,” ungkap Joni usai raker dengan komisi B, di lobi dewan kemarin (15/1). Untuk laba tersebut, pihaknya masih menunggu hasil audit dari akuntan publik. Sebab menurutnya, siapa tahu laba PDAU lebih besar. “Nah, pada tahun 2014 sekarang ini bakal ada efisiensi, karena tidak ada lagi pinjaman. Dulu kami memberikan bunga bank saja cukup besar. Ditambah lagi kalau penghapusan jabatan dirut dihapuskan, itu akan menambah efisiensi,” kata Joni diamini jajaran direksi lainnya. Mengenai penyertaan modal, Joni meminta agar jangan apriori. Sebab menurutnya, sebuah perusahaan bakal jalan di tempat jika tanpa penyertaan modal. Bagaimana mau mengembangkan usaha nonpariwisata jika permodalan harus menunggu laba dari usaha pariwisata. “Coba saja objek wisata (OW) Balong Dalem dulu, MCK saja belum ada. Bagaimana mau ada yang kemping. Tapi sekarang kan sudah difasilitasi, sehingga warga Indramayu, Brebes, Tegal banyak yang kemping di sana,” tuturnya. Menurut Joni, PDAU kini makin sehat. Beban biaya lebih terkurangi, termasuk cicilan mobil sudah tidak ada. Apabila penataan infrastruktur yang tengah dilakukan Dinas Ciptakarya sudah kelar, maka membuat PDAU semakin sehat lagi. “Prediksi kami, minimal Rp200 juta laba bisa diperoleh tahun 2014. Ini dengan pertimbangan komersialisasi penataan infrastruktur molor sampai Maret. Kalau penataannya selesai lebih cepat, maka mungkin akan lebih besar lagi,” ucap Joni. Mengenai audit, dirinya mengatakan, tiap tahun selalu tak lepas dari pemeriksaan tersebut. Sesuai dengan perda, laporan keuangan PDAU diaudit oleh auditor independen yakni BPKP atau akuntan publik. Dalam 2 tahun pertama yang melaksanakannya BPKP. Untuk aspek kinerja dan operasional yakni Inspektorat. “Nah, mulai 2012 ada aturan baru bahwa yang mengaudit itu bukan lagi BPKP melainkan kantor akuntan publik. Yang menunjuknya itu domain dewan pengawas. Tahun 2012 kita sudah diaudit oleh akuntan publik dari Jakarta ,” jelasnya. Sedangkan 2013, akuntan publik yang didatangkan dewas yakni dari Bandung. Saat ini audit baru mulai dilaksanakan setelah tutup buku. Dia mengakui, pendapatan PDAU saat ini masih didominasi usaha pariwisata dengan persentase 90 persen. “Kalau mau dipansuskan kami siap. Nanti kalau ada dokumen yang belum lengkap akan kami berikan. Toh, tiap tahun juga sebetulnya ada LKPj dalam evaluasi kinerja,” jawab Joni saat ditanya seandainya komisi B merekomendasikan pembentukan pansus. Terpisah, Wakil Ketua Komisi B Oyo Sukarya SE MMPub mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan ketuanya, H Maman Wijaya. Dengan diamini salah seorang anggotanya, Setia Lesmana dari PDIP, Oyo mengemukakan keberhasilan dari PDAU. “Tiga keberhasilannya antara lain telah mampu nmengelola aset perusahaan. Kemudian telah menanamkan kerangka dasar untuk perkembangan PDAU ke depan. Yang tidak kalah pentingnya, 60 keluarga karyawan di-handel oleh PDAU,” ungkapnya. Meski baru menghasilkan laba Rp13 juta, namun politisi asal Golkar ini memberikan apresiasi. Hanya saja ia mengaku, masih terdapat sandungan ketersediaan modal yang tersendat dari pemerintah. Jika lancar maka tidak akan muncul opini seperti yang selama ini berkembang. “PDAU memang belum menemukan format usaha dengan skala ekonomi. Baru eksperimen seperti air mineral, pupuk organik. Dan memang tidak semudah itu. Tapi saya kira masalahnya sudah klir,” kata Oyo. (ded)