34 PAC Hanura Gugat Rakhmat

CIREBON– Pasca Pemilihan Bupati Cirebon, konflik di internal Partai Hanura kian mengemuka. Sebagian besar ketua pengurus anak cabang (PAC) Se-Kabupaten Cirebon, mengungkapkan kekecewaan terhadap Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura, H Rakhmat SE. Para ketua PAC menuding Rakhmat mengabaikan peran PAC sebagai salah satu instrumen partai di tingkat grass root. “Ini sangat berpengaruh pada perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Cirebon Hj Sri Heviyana Supardi-H Rakhmat (Hebat) dalam pemilihan bupati putaran kedua,” ujar Ketua PAC Partai Hanura Kecamatan Gempol, H Irawan, kepada Radar, Minggu (19/1). Diungkapkannya, selama helatan Pilbup Cirebon, baik putaran pertama maupun kedua, PAC sebagai pengurus partai yang berkedudukan di tiap kecamatan, tidak diberikan peran sama sekali oleh H Rakhmat. PAC yang berjumlah 40 dan membawahi ratusan desa ini dibiarkan liar dalam mencari dukungan masa terhadap pasangan Hebat. “Di satu sisi kami mempunyai tanggungjawab mengamankan rekomendasi DPP Partai Hanura, sementara di sisi lain kami tidak diberikan peran sama sekali untuk menghimpun kekuatan massa,” tuturnya. Dalam setiap kesempatan, diakui Irawan, Rakhmat selalu menyerukan agar PAC membantu suksesi kemenangan pasangan Hebat. Namun, intruksi tersebut hanya pada tataran wacana, sebab PAC tidak diberikan pembekalan mengenai strategi mengamankan dan menambah jumlah suara. Yang lebih parah, pada putaran kedua lalu banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dipantau sanksi dari Partai Hanura, karena DPC tidak menyiapkan. Padahal, PAC sudah berinisiatif untuk menggelar pendidikan dan pelatihan para saksi, tapi tidak mendapat respons yang menggemberikan. Bahkan, dalam pengaduan atas hasil pelaksanaan pemilihan bupati putaran kedua ke Mahkamah Konstitusi (MK), PAC sebagai bagian dari struktural partai tidak dilibatkan. Para pengurus mendapat kabar pasangan Hebat akan melayangkan gugatan dari pemberitaan di media massa. Walhasil, apa yang disampaikan dalam gugatan bukan pada substansi dari sengketa pemilukada, malah melebar kepada persoalan pribadi antar calon. “Ini yang sangat kami sesalkan, PAC sebenarnya sudah menghormati dan menghargai hasil perhitungan suara pilbup. Makanya, kalau ada yang mengatasnamakan Partai Hanura dalam perkara di MK, kami tegaskan tidak benar. Itu hanya oknum saja yang membawa persoalan pribadi ke ranah politik,” tegasnya. Irawan merasa, Partai Hanura hanya dijadikan kendaraan untuk merebut kekuasaan melalui Pemilihan Bupati Cirebon. Tetapi, para penumpangnya justru tidak dibawa. Berkaca pada pengalaman tersebut, PAC menggelar pertemuan di salah satu tempat makan milik ketua PAC Kecamatan Tengah Tani di Jalan Perjuangan Kota Cirebon guna membahas langkah partai ke depan dalam menyongsong pemilu legislatif dan pemilu presiden. “Kita berkumpul untuk menyampaikan unek-unek yang tertuang dalam secarik kertas bertanda tangan tiap-tiap ketua atau perwakilan dari PAC Partai Hanura Se-Kabupaten Cirebon. Kemudian, curhatan PAC ini akan dilayangkan kepada DPD Partai Hanura Provinsi Jawa Barat sebagai pihak yang dituakan untuk sementara ini, mengingat DPC sebagai orang tua PAC tidak bisa diharapkan untuk menyampaikan keluh kesah ini,” kata pria yang didaulat sebagai kordinator PAC Partai Hanura Se-Kabupaten Cirebon ini. Selain mengadu kepada DPD Partai Hanura Jawa Barat, di tataran struktural DPC Partai Hanura Kabupaten Cirebon pihaknya menghendaki ada perubahan untuk mengamankan suara partai di pemilu mendatang. “Dalam upaya membesarkan partai, perlu ada restrukturisasi pengurus dan pimpinan. Ini merupakan hal yang wajar kalau pengurus lama dianggap tidak bisa ngopeni partai. Tapi, perubahan struktural tersebut harus ditempuh dengan cara-cara elegan yang sudah ditetapkan dalam aturan partai, sehingga tidak menyalahi konstitusi partai,” tandas Irawan sambil menyebutkan ada 34 PAC yang hadir dalam pertemuan tersebut. (jun)