CIREBON, RADARCIREBON.COM - Pemerintah diminta untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Money Politic.
Itu untuk mengantisipasi praktek money politic selama pelaksanaan kampanye maupun pada masa tenang di pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 mendatang.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kota Cirebon Fitria Pamungkaswati kepada radarcirebon.com, Minggu sore (7/8/2023).
"Kalau untuk Pileg 2024 tantangannya itu adalah money politics yang beredar di masyarakat. Sekarang ini dengan adanya 5 dapil di Kota Cirebon semakin kencang praktek money politics," katanya.
"Makanya PDI Perjuangan dari awal itu adalah menginginkan Pemilu secara tertutup. Nah, dengan pemilu terbuka ini otomatis itu akan banyak money politik yang berkeliaran, salah satunya adalah praktek serangan fajar," imbuhnya.
Untuk mengantisipasi praktek tersebut, Fitria menyarankan agar pemerintah untuk membentuk Satgas Anti-Money Politics.
"Saran saya sebaiknya ini dibuat satgas anti money politics yang independen yaitu pemerintah. Partai bisa saja membuat satgas anti money politics ini, tapi alangkah lebih eloknya itu dibuat oleh pemerintah agar netral,"ujarnya.
BACA JUGA:Dari Hati Terdalam, Begini Kalimat Raffi Ahmad ke Jeje Govinda Soal Syahnaz Selingkuh
BACA JUGA:Heboh Soal Nasab Walisongo dan Habib, Kiyai Asal Banten Turun Gunung Langsung Mengutip Ayat Alquran