Jogjakarta Jadi Kota Republik

JOGJA - Julukan Jogjakarta kembali bertambah. Jika sebelumnya Jogja disebut sebagai Kota Pelajar, Perjuangan, Sejarah, Gudeg, dan sebutan lain, kini satu lagi julukan terpasang di belakang nama Jogja. Julukan tersebut bernama Kota Republik. Gubernur DIJ Hamengku Buwono X yang mengukuhan langsung sebutan Jogja sebagai Kota Republik. “Dengan pengkuhan ini, setiap tanggal 4 Januari marilah kita peringati untuk membangun kebersamaan dan membangun NKRI,” kata HB X di Pagelaran Kraton, kemarin (4/1). Pengukuhan ini juga diikuti seluruh Bupati dan Wali Kota Jogja. Mereka yang hadir adalah Bupati Sleman Sri Purnomo, Bupati Bantul Sri Suryawidati, Wakil Bupati Sumarno, Wakil Bupati Kulonprogo Mulyono, dan Wakil Bupati Gunungkidul Badingah. Kepala daerah di lima kabupaten dan kota di DIJ tersebut mendampingi gubernur saat pengukuhan Jogja sebagai Kota Republik. “Kita sengkuyung bersama semangat ini,” ujar HB X di hadapan ribuan warga DIJ. Selain mereka, kerabat keraton juga tampak menghadiri acara ini. Mereka adalah GBPH Prabukusumo yang turut bergabung dengan seluruh elemen masyarakat berjalan dari Tugu, KGPH Hadiwinoto, dan GBPH Joyokusumo. Sebelum dilakukan pengukuhan ini, ribuan masyarakat dari berbagai kumpulan baik itu pendatang seperti Warga Tionghua dan Mahasiswa dari berbagai daerah turut menyemarakkan kirab budaya yang dimulai dari Stasiun Tugu menuju Keraton Jogja. Kirab budaya tersebut, menurut Ketua Panitia Widihasto Sasono Putro sebagai bentuk dari peringatan hijrahnya ibu kota NKRI di Jakarta ke DIJ. Perpindahan ibu kota tersebut merupakan salah satu bukti sejarah DIJ selalu berada di belakang NKRI. Widihasto menuturkan, pengukuhan yang dirangkai dengan kirab budaya tersebut merupakan sebuah bentuk perlawanan terhadap pusat dengan cara yang istimewa. “Gerakan ini akan terus digelorakan sebagai sikap politik warga DIJ terhadap keistimewaan DIJ yang berarti selalu berada di belakang NKRI ,” ujar Hasto, sapaan akrabnya. Ia mengungkapkan, kebesaran Raja Mataram Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan seluruh masyrakat DIJ dalam mempertahankan keeksisan NKRI tak perlu diragukan lagi oleh pusat. Mereka seharusnya memikirkan jasa-jasa tersebut dengan mendengarkan aspirasi masyarakat DIJ yang mendukung penetapan. “Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ exoficio melekat di tubuh Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono  dan Sri Paduka Alam yang menjabat,” katanya yang disambut teriakan dukungan penetapan dari ribuan masyarakat yang memenuhi pagelaran. Pengukuhan Jogja sebagai Kota Republik ini sebelum dimulai juga ditampilkan wayang Kriya Karebet yang bercerita revolusi DIJ mempertahankan eksistensi NKRI usai agresi militer Belanda I dan II. Wayang ini juga berkat inisasi dari sineas Garin Nugraha dengan sutradara Bambang KSP. Wayang yang bercerita perjuangan HB IX dalam memosisikan diri untuk mempertahankan NKRI dari serangan Belanda itu sekaligus untuk membuka pikiran pemerintah pusat. “Jogja besar jasanya saat kelahiran NKRI ini dan juga saat pertumbuhannya. Termasuk dengan kerelaan Sri Sultan membiayai pemerintahan dengan uang pribadinya sebesar 6 juta golden,” kata Totok, sang pemandu acara. (eri)