Tarif KA Urung Naik, Subsidi Tetap Rp693 M

JAKARTA - Untuk kali kesekian pemerintah kembali menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten. Setelah menaikkan tarif kereta api kelas ekonomi yang berlaku mulai Sabtu lalu (8/1), sehari kemudian pemerintah malah membatalkannya. Kenaikan tarif berkisar Rp 500-Rp 8.500 itu rencananya baru diberlakukan sekitar April atau Mei tahun ini. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemberlakuan kenaikan tariff ditunda setelah mendengarkan masukan dari masyarakat. Kenaikan tarif baru diberlakukan setelah ada studi tentang standar kelayakan pelayanan. ”Kondisi perekonomian baik. Namun, beberapa pihak menyarankan agar waktunya disesuaikan dengan pertimbangan untuk meningkatkan standar kelayakan pelayanan umum terlebih dahulu,” tutur Hatta di Jakarta kemarin. Karena itu, dia meminta PT KA meningkatkan standar pelayanan. ”Ada baiknya standar pelayanan itu ditingkatkan dan diikuti dengan kenaikan,” kata mantan menteri perhubungan tersebut. Hatta menampik anggapan bahwa penundaan kenaikan tarif tersebut merupakan bentuk tidak matangnya pemerintah dalam membuat kebijakan. ”Ah, tidak begitu,” kilah dia. Soal keluhan PT KA mengenai kekurangan dana PSO, menurut Hatta, akan dibahas menteri keuangan, menteri BUMN, menteri perhubungan, dan manajemen PT KA. Yang jelas, pemerintah tidak akan menambah dana public service obligation (PSO/tugas layanan publik) kepada PT Kereta Api (Persero). Meski kenaikan tarif kereta api (KA) kelas ekonomi ditunda, dana PSO tetap dianggarkan Rp693 miliar. ”Tidak ada perubahan (anggaran PSO),” tambah Menkeu Agus Martowardojo. Dana PSO PT KA digunakan untuk menyubsidi ongkos KA kelas ekonomi. Agus menambahkan, pengajuan PSO tetap menggunakan mekanisme reimbursement. Artinya, setelah pemberian subsidi tarif penumpang KA kelas ekonomi diaudit, dana PSO baru dibayarkan. Sebelumnya, PT KA meminta dana PSO dikucurkan lebih dahulu, baru kemudian diaudit. ”Belum bisa diubah. Tapi, andai ada sistem yang diusulkan, kami akan pelajari,” ujar Agus. (sof/c11/oki)