Parpol Teken Maklumat Jurdil

JAKARTA – Sebanyak 12 perwakilan parpol peserta Pemilu 2014 bersama KPU, Bawaslu dan DKPP, perwakilan TNI dan Polri serta ormas lintas agama menandatangani Maklumat Bersama Pemilu Jurdil, Damai, dan Antikorupsi yang digelar Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Langkah itu ditempuh mengingat beberapa tahapan pemilu kedepannya akan diwarnai berbagai kecurangan. KIPP memandang ada potensi laten manifes akan menjadi konflik nyata. “Makanya kami bersama penyelenggara pemilu, aparat keamanan, birokrasi pemerintah, dan parpol bertekad bersama untuk menegaskan satu sikap menciptakan pemilu yang jurdil, damai, dan antikorupsi,” ujar Wakil Sekjen KIPP Girindra Sandino sebelum penandatanganan maklumat di Jakarta. Sandino mengatakan, tujuan penandatanganan itu untuk mencegah tindakan kontra-demokrasi yang mungkin dilakukan oleh parpol peserta pemilu, maupun oleh penyelenggara pemilu, bahkan oleh birokrasi. Salah satu kecurangan yang mungkin terjadi adalah penyiasatan dana kampanye oleh parpol dan caleg, karena sangat besar kemungkinan ada parpol dan caleg yang menggunakan dana asing dan dana APBN dalam kampanyenya. “Apabila ada parpol yang tidak mau menandatangani maklumat tersebut, maka dapat diartikan bahwa komitmennya terhadap penyelenggaraan pemilu yang berkualitas patut dipertanyakan. Memang tak ada sanksi dari maklumat ini, kecuali komitmen bersama. Maka, kalau ada parpol yang tidak mau tanda tangan, harus diragukan komitmennya,” terang Sandino. Sedangkan Sekjen KIPP Muchtar Sindang mengatakan, pelaksanaan pileg dan pilpres sudah semakin dekat, sehingga sangat penting bagi penyelenggara pemilu untuk memastikan bahwa pelaksanaan tahapan-tahapan bisa dilakukan tepat waktu dan seksama agar hak sipil rakyat dapat dilaksanakan secara jurdil dan luber. Peran penting pemerintah dan aparat keamanan sebagai sistem pendukung utama dalam penyelenggaraan pemilu perlu dipastikan melaksanakan perannya secara profesional dan proporsional. “Dengan mengedepankan independensi penyelenggara negara menjamin pelaksanaan pemilu aman dan demokratis,” tukasnya. Menurutnya, pemilu yang bersih dan antikorupsi akan membentuk pemerintahan yang kredibel dan berwibawa. Ini salah satu amanat reformasi yang sampai saat ini terus diperjuangkan. (ind)