KPP Pratama-Dispenda Serah Terima Piutang PBB Rp5,2 Miliar

KUNINGAN - Bertempat di Kantor KPP Partama Kuningan Senin (10/2) dilakukan penyerahan berita acara serah terima piutang PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan) dari KPP Pratama Kuningan kepada Dispenda Kuningan. Penyerahan piutang dengan total Rp5.237.488.782 itu merupakan tunggakan dari tahun 1995 hingga 2013. Penyerahan piutang sendiri dilakukan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Saripudin ke Kepala Dinas Pendapatan Kabapaten Kuningan Dr Dian Rahmat Yanuar MSi. Pada saat itu pun turut disaksikan oleh anggota DPR RI dari Komisi XI, Amin Santono. Saripudin menyebutkan, setiap tahun sebenarnya target PBB-P2 selalu tercapai. Sebagi contoh, untuk tahun 2012 sektor pedesaan dari rencana Rp5.808.165.120 tercapai Rp9.752.118.036 atau mencapai 167,09 persen. Sedangkan untuk sektor perkotaan dari target Rp4.180.488.130 yang tercapai Rp4.242.492.424. Untuk tahun 2013 sendiri, lanjut dia, dari rencana Rp7.044.4008.253 yang tercapai Rp10.188.974.954 atau 144,64 persen. Itu dari sektor pedesaan. Untuk sektor perkotaan, dari target Rp5.451.418.042 sudah tercapai. “Ini tunggakan yang harus bisa diselesaikan oleh Dispenda Kuningan, dan saya yakin bisa karena kan lebih mudah hubungannya dengan warga,” jelas Saripudin usai acara. Menurutnya, memang tunggakan tidak semua karena warga tidak mau membayar atau ada hal lain. Namun ia yakin, dengan pendekatan persuasuif uang tersebut bisa diambil oleh dispenda. “Saya yakin, wajib pajak akan sadar karena apa yang mereka berikan akan kembali lagi ke masyarakat. Selama ini saja meski dikelola oleh kami, namun kenyataan di lapangan pihak desa/kelurhaan yang terjuan ke lapangan,” jelasnya. Sementara itu, Amin Santonai menyampaikan bahwa, peristiwa penyerahan berita acara serah terima piutang PBB-P2 dari KPP Pratama Kuningan ke Pemda Kuningan adalah momentum yang membahagiakan. Selain itu, juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terlaksananya penyerahan PBB-P2 tersebut. “Selama ini kami dari komisi (komisi XI DPR RI, red) selalu memonitor dengan cara keliling seluruh Indonesia untuk melihat bagaimana tentang pengalihan PBB-P2 ke daerah. Kami akan selalu siap membantu dan menjadi bahan evaluasi serta studi banding di daerah lainnya apabila di satu daerah sukses,” jelasnya. (mus)