RADARCIREBON.COM - Urusan mutasi dan promosi menjadi sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cirebon, karena seringkali dilakukan terlalu berdekatan.
Selain itu, Komisi I DPRD juga menyoroti penegakan hukum dari peraturan daerah (perda) yang masih sangat lemah.
"Kami menyoroti soal mutasi dan promosi serta penegakan hukum (Perda)," kata Anggota Komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani.
Menurut dia, masalah mutasi dan promosi sangat berpengaruh pada pelayanan publik pemerintah daerah dan kinerja aparatur sipil negara.
BACA JUGA:Masuk Musim Hujan, Anggota DPRD Kota Cirebon Minta Normalisasi Sungai Kriyan Segera Dilakukan
Ia menambahkan, mutasi dan promosi yang dilakukan serampangan akan berdampak. "Konsekuensinya terhadap kinerja pemerintah," ujar Dani Mardani.
Misalnya saja terjadi malpraktik birokrasi. Ini karena petugas yang baru merasa tidak mampu dan tidak senang berada di sana.
"Contohnya, orang harusnya ditempatkan di PU (Pekerjaan Umum) itu harusnya orang yang basicnya punya ilmu teknik, tapi ini menempatkan orang keuangan di PU," jelasnya.
"Orang baru ini jadi tidak bisa bekerja maksimal. Misalnya karena ia takut salah," tambah Dani Mardani.
BACA JUGA:Angka Pengangguran di Kota Cirebon Turun di Tahun 2023, Komisi III DPRD Belum Puas
Ia juga melihat gelandangan dan pengemis (gepeng) masih banyak di Kota Cirebon. "Ini jelas mengenai Perda Ketertiban Umum," ucapnya. (*)