JAKARTA, RADARCIREBON.COM – Bergulirnya Hak Angket di DPR RI untuk membongkar dugaan praktek kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024, tidak lantas membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera bersikap.
Meski yang mengusung Hak Angket adalah kawan koalisinya, yakni PDI Perjuangan. Namun, sampai dengan saat ini PPP belum menyatakan setuju atau tidak.
Hal tersebut diakui oleh Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno sesuai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024.
BACA JUGA:Turun dengan Kekuatan 45 Atlet, Taekwondo Kota Cirebon Juara Umum III ITN Open 2024
BACA JUGA:Ikatan Motor Honda Karawang Gelar Kopdargab Sambut Bulan Ramadhan
BACA JUGA:Thom dan Ragnar Batal Bela Timnas Indonesia?
BACA JUGA:Kepastian Thom, Nathan, Ragnar Perkuat Timnas Indonesia, Ini Ucapan Erick Thohir
"Rapat terakhir yang dipimpin oleh Pak Plt Ketum bahwa diminta kepada semua kader menyerahkan posisi dan keputusan akhir PPP itu kepada pimpinan," kata Sandi, Rabu.
Toh, kata eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, seluruh kader PPP tengah difokuskan mengawal suara agar perolehan suara partai bisa memenuhi syarat lolos parliamentary threshold (PT) empat persen.
Terlebih lagi, kata Sandi, sementara ini perolehan suara PPP sangat tipis di atas PT 4 persen sehingga perlu dikawal oleh para kader.
BACA JUGA:Tim Macan Kumbang Polresta Cirebon Gagalkan Tawuran dan Perang Sarung di Sumber dan Panguragan
BACA JUGA:Napak Tilas ke Desa Tertua di Kuningan, Banyak Situs Purbakala Diperkirakan Berusia Ribuan Tahun
"Seingat saya yang diharapkan adalah bahwa PPP ini harus lolos dulu untuk empat persen dan untuk perbaikan pemilu ke depan," katanya.
Sandi kemudian menerima pertanyaan soal kemungkinan PPP tidak bersikap terhadap hak angket karena pria kelahiran Pekanbaru itu ditawari posisi menteri untuk pemerintahan mendatang.
Sandi mengatakan sampai saat ini tidak pernah menerima tawaran untuk menjadi menteri pada pemerintahan mendatang.