Gerindra Tagih Janji KPU

JAKARTA - Kesiapan penyelenggaran pemilihan umum (pemilu) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan. Pasalnya, masalah daftar pemilih tetap (DPT) belum juga ditindaklanjuti. Salah satu masalah yakni tidak bisa diaksesnya data DPT oleh parpol dan publik. Kepala Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menilai KPU telah ingkar janji untuk bersama-sama mencari solusi atas masalah yang dimaksud. \"KPU hingga saat ini belum menepati janjinya untuk mengundang tim IT parpol untuk sama-sama mencermati data DPT,\" ujar Habiburokhman dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (20/2). Habiburokhman menuturkan, KPU belum pernah menjelaskan soal kejanggalan angka DPT 186 juta yang memiliki selisih 10 juta dengan jumlah penduduk pemilih versi DAK Depdagri 176 juta. Padahal, mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk berusia 17 tahun atau terkategori pemilih paling tinggi 70 persen dari total jumlah penduduk 251 juta jiwa atau sekitar 176 juta. Selain itu tim IT Partai Gerindra juga menemukan 3,7 juta kasus atau sekitar 8,5 juta potensi pemilih ganda. Namun, KPU menyatakan temuan tersebut keliru tanpa didukung dengan bukti-bukti. \"Laporan Gerindra berupa 120.000 lembar dokumen mengenai data DPT yang bermasalah hanya dijawab oleh KPU dengan 2 lembar surat yang isinya sangat menyederhanakan masalah dengan mengatakan orang-orang tersebut benar-benar ada tanpa melampirkan bukti apapun,\" paparnya. Lebih lanjut, Habiburokhman menekankan bahwa manipulasi DPT merupakan modus klasik kecurangan pemilu. Ia mengingatkan bahwa DPT yang semrawut akan membuka peluang untuk praktik penggelembungan suara. \"Mudah sekali terjadi penggelembungan suara partai tertentu tanpa terdeteksi di tingkatan TPS. Gerindra akan mengerahkan segenap sumber daya untuk terus mengkritisi dan memantau DPT,\" tandasnya. (dil/jpnn)